admin, Author at Harkat Negeri

BeritaOct 26, 2021Feb 14, 2022

“Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan tahun 2020 surplus, sehingga ketahanan sektor
eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi Covid-19,” kata Bank Indonesia dalam rilis NPI Jumat (19/02/2021). BI melaporkan surplus NPI sebesar US$ 2,6 miliar pada tahun 2020, melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar US$ 4,7 miliar.

NPI merupakan catatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Pada prinsipnya, semua transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk dicatat dalam NPI. Demikian pula halnya, seluruh unit institusional penduduk yang bertransaksi dengan bukan penduduk tercakup dalam NPI. Lebih singkatnya bisa diibaratkan sebagai catatan perubahan isi dompet negara visa ini Indonesia. Isi dompetnya berupa posisi cadangan devisa.

Pada prinsipnya, semua transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk dicatat dalam NPI. Demikian pula halnya, seluruh unit institusional penduduk yang bertransaksi dengan bukan penduduk tercakup dalam NPI.
Termasuk kategori penduduk pula, unit-unit seperti: perusahaan domestik yang terafiliasi dengan perusahaan bukan penduduk, teritori enklaf penduduk di luar negeri (misalnya kedutaan), zona bebas atau kawasan berikat yang masih berada dalam pengawasan Bea dan Cukai, serta pekerja yang berada di luar negeri untuk sementara waktu.

NPI yang surplus akan menambah cadangan devisa, dan yang defisit akan menguranginya. Cadangan devisa merupakan uang asing dan emas yang dikuasai oleh otoritas moneter Indonesia, yang dinyatakan dalam nilai dolar Amerika. Selama era tahun 1981 sampai dengan tahun 1996, kondisi NPI berfluktuasi. NPI mengalami surplus sebanyak 12 kali, dan mengalami defisit sebanyak 4 kali. Nilai fluktuasinya terbilang kecil saja. Nilai defisit langsung melonjak pada tahun 1997 sebesar 8,14 miliar dolar, dari sebelumnya yang surplus 4,50 miliar dolar pada tahun 1996. Defisit terus berlanjut pada tahun 1998, sebesar 3,44 miliar dolar.

Selama 21 tahun era reformasi, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2020, NPI mengalami surplus sebanyak 15 kali dan defisit sebanyak 7 kali. NPI mengalami defisit dengan nilai yang cukup besar pada tahun 2013 dan tahun 2018. Bank Indonesia mengatakan surplus tahun 2020 didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial.

Defisit transaksi berjalan pada 2020 sebesar US$4,7 miliar memang turun signifikan dari defisit pada 2019 sebesar US$30,3 miliar. Dijelaskan bahwa penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19, di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tetap surplus sebesar US$7,9 miliar.

Kondisi NPI triwulan IV-2020 sebenarnya dilaporkan defisit, meski hanya sebesar US$156 juta. Padahal, tercatat surplus pada triwulan II sebesar US$9,25 miliar dan pada triwulan III sebesar US$2,05 miliar. Dengan demikian, surplus keseluruhan tahun 2020 sebesar US$2,60 miliar sebenarnya lebih tipis dari tahun 2019 yang sebesar US$4,70 miliar.

Bank Indonesia juga melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 meningkat menjadi sebesar US$135,9 miliar. Dijelaskan bahwa posisi itu setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Sebagai informasi, posisi akhir tahun 2019 hanya sebesar US$129,18 miliar.

Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap menyatakan kehati-hatiannya. Dikatakan masih akan mengambil langkah stabilisasi dan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia, dan koordinasi erat dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga. Ditambahkan, ke depan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI tersebut.

Bagaimanapun, dinamika perekonomian dan keuangan global memang masih diliputi oleh banyak ketidakpastian. Terlebih, pandemi covid-19 masih belum berakhir. Masih sering terjadi perubahan proyeksi atas pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan arus modal internasional.

Penulis: Awalil Rizky & Rachmawati
Editor: Ananta Damarjati

Terbit pada 20 Februari 2021, di laman: https://barisan.co/ketahanan-eksternal-terkendali-menurut-bank-indonesia/

BeritaOct 05, 2021Oct 05, 2021

Jum,at 1 Oktober 2021 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-5, Institut Harkat Negeri (IHN) melaunching dua buku baru. Acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Diantaranya Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc., Ph.D. (Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia), Fajar Hirawan (Peneliti Center for Strategic and International Studies), M. Ichsan Loulembah (Anggota DPD Periode 2004-2009), dab Sudirman Said (Ketua Institut Harkat Negeri).

Dua seri buku yang diterbitkan oleh IHN tersebut berjudul “Analisis Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021”, dan “Ekonomi Karakter Pendek”. Kedua buku ini ditulis oleh Awalil Rizky, ekonom yang ahli di bidang ekonomi Indonesia, untuk mewarnai diskursus tentang ekonomi Indonesia dan sumbangsih pemikiran ekonomi. Buku ini berisi tentang pandangan kritis atas data dan informasi ekonomi yang disajikan oleh pemerintah, serta rekomendasi kebijakan ekonomi dari penulis.

Dua buku ini menjadi satu kesatuan. Buku pertama berisi tulisan-tulisan yang lebih elaboratif tentang kondisi ekonomi Indonesia, sedangkan buku kedua ditulis dengan lebih ringkas yang disusun dari kumpulan cuitan – twitter. Keduanya memiliki sistematika yang sealur sejalan. Sistematika penulisan dimulai dari Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Utang Pemerintah, Ketahanan Eksternal Perekonomian, sampai dengan Moneter dan Perbankan. Setiap bab pada buku dilengkapi dengan pengantar untuk memudahkan pembaca yang belum terbiasa dengan istilah dan indikator ekonomi.

Awalil Rizky, menyoroti isi bukunya dengan memberi kritik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Beliau menyebutkan masalah struktur ekonomi di Indonesia yang membuat ekonomi Indonesia stuck, meski tidak menjelaskan secara rinci soal tersebut. Pendapat ini ditanggapi oleh Fajar Hirawan Peneliti Center for Strategic and International Studies yang menyebutkan bahwa memang perlu pertimbangan yang spesifik atau elaboratif terkait dengan transformasi struktural yang terjadi tahun-tahun terakhir ini.

Dalam kesempatan ini, Fajar Hirawan juga menyampaikan bahwa buku ini bisa digunakan sebagai rujukan bahan ajar di universitas mengingat selama ini banyak buku ajar yang meberikan study case negara lain. Sehingga hadirnya buku ini dapat menghasilkan policy recommendation yang nantinya di tingkat kampus bisa di uji dengan analisis-analisis yang bersifat empiris.

Sudirman Said sebagai Ketua Institut Harkat Negeri dalam acara launching buku ini menyoroti tentang masalah kemiskinan dan pelemahan KPK. Disampaikan bahwa terdapat 40% golongan masyarakat Indonesia masuk kategori ekonomi bawah, dimana disebutkan bahwa golongan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal dikarenakan kondisi APBN yang mengalami kenaikan namun masalah kemiskinan masih blm terdengar ada perbaikan sehingga masih perlu untuk dipertanyakan soal desain ekonomi, desentralisasi, dan perhatian kepada orang paling bawah

PahlawanSep 27, 2021Jan 16, 2022

Hamengku Buwono IX saat menjabat sebagai Wakil Presiden
Sumber foto: Kompas.com

Tidak banyak yang tahu bahwa salah satu Raja di Kesultanan Ngayogyakarta adalah sosok Pahlawan Nasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden kedua setelah Moh. Hatta, bahkan beberapa kali menjabat sebagai menteri. Beliau adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX atau Gusti Raden Mas Dorodjatun. Sri Sultan HB IX dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 23 Juni 2003 Oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sosok Sri Sultan HB IX adalah seorang Raja di wilayah Mataram yakni Keraton Yogyakarta yang dinobatkan pada 18 Maret 1940. Jiwa Nasionalis beliau sangat tinggi, di umur 28 beliau pernah melakukan perdebatan alot dengan pihak Belanda yang beliau tidak setuju dengan kesepatan yang diberikan oleh pihak Belanda. Bahkan pada saat pelantikan sebagai raja beliau berkata: “Saya memang berpendidikan barat tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa”.

Semasa muda, beliau mengenyam pendidikan di Belanda, namun hal tersebut tidak menjadikan beliau lupa akan negaranya justru jiwa nasionalisnya semakin tinggi. Saat menjabat sebagai raja di Keratonan Yogyakarta, beliau pernah dengan tulus memberikan wilayah kerjaannya sebagai ibukota Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949. Sampai Ketika Soekarno-Hatta beserta jajaran kabinet kembali ke Jakarta, beliau menyampaikan pesan perpisahan dengan berat hati.

Saat pemerintah RIS berada di wilayah kasultanan Yogyakarta, segala urusan pendanaan negara yang meliputi gaji Presiden dan Wakil Presiden, staff, operasional TNI hingga biaya perjalan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri diambil dari kas keraton. Ini merupakan salah satu bentuk perjuangan beliau untuk Indonesia dan tidak pernah sama sekali mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, beliau juga pernah menyumbangkan kekayaannya sekitar 6.000.000 Gulden. Gulden pada saat penjajajahan masa itu disetarakan dengan emas atau uang kepingan emas. Kondisi awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Akibat perang, sektor pertanian dan industri banyak rusak berat, kekeringan dan kurangnya bahan pangan terjadi di berbagai daerah, selain itu kondisi kas negara kosong. Pada saat itu Belanda melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia sehingga perdagangan internasinal juga terhambat. Karena kondisi seperti itulah Sri Sultan HB IX menyumbangkan kekayaannya digunakan untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya.

Sedikit orang yang tahu bahwa beliaulah pencetus serangan umum 1 Maret. Melalui bantuan dari seorang kurir, beliau mengirim pesan kepada Panglima Besar Sudirman. Isi pesannya adalah meminta persetujuan Panglima Sudirman melaksanakan serangan umum. Serangan umum 1 Maret berhasil menguasai Yogyakarta selama enam jam. Kemenangan dari serangan umum ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Perjuangan beliau untuk repbulik ini tidak hanya itu saja, pasca Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden. Beliau melakukan keliling dunia untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin negara khusunya negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau masih menjadi bagian dari Indonesia. Hal itu dilakukan karena saat itu Soeharto di mata para pemimpin dunia tidak terkenal, disebabkan oleh sikap anti asing Soeharto. Dengan usaha beliau menyakinkan para pemimpin dunia maka perlahan-lahan kepercayaan kepada Indonesia pulih.

Bapak Pandu Pramuka

HBIX sebagai Bapak Pramuka Indonesia
Sumber foto: Nasional Tempo.co

Pada tahun 1961, Presiden Sokarno beberapa kali konsultasi dengan Sri Sultan HB IX mengenai penyatuan organisasi kepanduan. Sehingga pada Maret 1961 terbentuklah panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang beranggotakan ri Sultan Hamengkubuwana IX, Prof. Prijono (Menteri P dan K), Dr.A. Azis Saleh (Menteri Pertanian), dan Achmadi (Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa). Panitia ini bertugas sebagai penyusun penyatuan organisasi kepanduan, pendirian Gerakan Pramuka, dan pengembangannya. Tanggal 14 Agustus tercetus Gerakan pramuka, sehingga tanggal tersebut dikenal dengan Hari Pramuka. Beliau didapuk sebagai ketua Kwartir Nasional, bahkan masa jabatan beliau 4 periode berturut-turut.

Jasa beliau untuk Gerakan Pramuka ini diapresiasi baik secara nasional maupun internasional. Tahun 1973 Beliau mendapatkan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM). Bronze Wolf Award merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan. Tahun 1988 beliau didapuk sebagai Bapak Pramuka Indonesia.

Oleh: Rachmawati

Pemuda PenggerakSep 20, 2021Jan 16, 2022

Seorang pemuda bernama Dian Nopiandi lulusan S1 Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung tahun 2017 merupakan salah satu pemuda penggerak desa yang pernah masuk nominator Een Sukaesih Award, pemuda asli cianjur ini melaju sebagai pemenang kategori pendidikan Nonformal tingkat Jabar dan diserahkan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Dian selama ini dikenal sebagai pendidik muda di kampunya, Kampung Tanjungmukti Desa Girimukti Kec. Pasirkuda Cianjur Selatan. Bersama rekan sejawat lainnya ia mendirikan Rumah Baca Al-Hidayah untuk menampung anak-anak di kampungnya untuk belajar secara gratis. Kiprahnya ini akhirnya membawa hasil, atas dedikasinya ia terpilih sebagai salah satu penerima Anugrah Een Sukaesih Award dari Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Melihat latar belakang masyarakat desa dengan tingkat pendidikan rendah, Dian memanfaatkan rumahnya sebagai rumah baca, yaitu Rumah Baca Al – Hidayah. Alhamdulillah, sudah banyak anak – anak desa yang dibina sampai saat ini.

Dian juga mendirikan pojok baca di ruang publik sebagai program tambahan rumah baca, seperti di pondok pesantren, gor olahraga, angkutan umum (elf Girijaya – Ciwidey), dan puskesmas. Hal yang Dian lakukan ini hanya wujud ikhtiar untuk mendorong Indeks Pembangunan Manusia Cianjur, meskipun di lapangannya tidak mudah. Dian berharap anak – anak di desa dapat sekolah tinggi dengan beasiswa, membangun Indonesia dari desa, serta tidak ada kesenjangan pendidikan antara desa dan kota.

Dian juga baru menyelesaikan tesisnya dan telah mendapat gelar M.Pd. Kegigihannya mencari ilmu tidak menurunkan semangatnya dalam berkarya dan mengabdi pada desa. Selama pandemi ini Dian tetap membuat inovasi untuk membantu anak – anak di desa agar tetap bisa belajar, yaitu melalui projek sosial SERUMAH (Serunya Belajar di Rumah). Dian memberdayakan mahasiswa di lingkungan Pasirkuda untuk mengajar ke rumah – rumah. Ini karena belajar daring tidak efektif. Baru – baru ini ia membangun dan membina saung baca Kragilan, Serang Banten.

PikiranSep 15, 2021Sep 15, 2021

“Uang seperti cinta, ia membunuh dengan perlahan, dan menyakitkan pada orang yang menggenggamnya, dan menghidupkan siapa saja yang membagikannya kepada sesama.”
— Kahlil Gibran, penyair Amerika kelahiran Lebanon, 1883-1931

Dalam satu webinar yang bertajuk ‘Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat’ yang diselenggarakan minggu lalu, diungkapkan oleh pejabat KPK bahwa kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

Harta para pejabat yang mengalami kenaikan jumlahnya mencapai 70 persen lebih. Angka yang dinilai sangat tinggi. Memang, ada pula pejabat yang harta kekayaannya menurun. Tapi jumlah itu tidak seberapa dibandingkan yang mengalami kenaikan. Secara umum, ada kenaikan signifikan.

Tengok saja, sebanyak 58 persen menteri pundi kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Lalu sebanyak 26 persen menteri bertambah kekayaannya kurang dari Rp 1 miliar. Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Sementara itu, sebanyak 45 persen anggota legislatif kekayaannya bertambah lebih dari 1 miliar. Sedangkan anggota DPR yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar sebanyak 38 persen. Dan hanya 11 persen melaporkan berkurang.

Bila dirata-ratakan, kenaikan kekayaan para pejabat bertambah Rp 1 miliar. Sebagian besar di tingkat kementerian dan DPR. Ternyata tak hanya pusat saja yang mengalami kenaikan, para pejabat di tingkat daerah juga mengalami hal yang sama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Fenomena ini jelas satu ironi tersendiri di negeri yang ekonominya masih terpuruk akibat pandemi. BPS bahkan mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia terus bertambah selama pandemi ini.

Ah, mari kita berandai-andai. Seandainya, kekayaan para pejabat yang hartanya naik tersebut didonasikan untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi virus corona, tentu sangat berarti sekali. Toh, kekayaan mereka sejatinya tidak berkurang. Bahkan jika masih dikurangi beberapa persen saja lagi, mereka masih tetap bisa hidup dengan layak. Bila itu dilakukan, yakinlah, pandemi di negeri ini semakin cepat berakhir.

Tapi mari kita berpikir positif pula. Jangan-jangan, mereka sudah menyumbang, hanya saja kita yang tidak tahu. Ya, mungkin saja. Semoga saja itu yang mereka lakukan. Walau begitu, kenaikan kekayaan para pejabat di saat sekarang ini tetap mendapat sorotan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Karena hal itu merupakan paradoks.

Seorang pengamat politik dalam kritiknya mengatakan mereka para pejabat bertambah kaya justru di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Dengan kata lain, bahagia diatas derita rakyat banyak. Dan ini bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.

Memang, tak ada larangan orang bertambah kekayaannya. Pejabat boleh kaya. Siapapun boleh kaya. Jika bertambahnya kekayaan itu karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, bisa dikatakan sebagai hal yang wajar. Tetapi publik juga patut bertanya-tanya dan perlu tahu, bisnis apakah yang mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah dalam satu tahun ini.

Berbisnis sah-saja saja bagi siapapun. Menjadi persoalan tersendiri, bila para pejabat menggunakan pengaruh posisinya dalam berbisnis. Hal itu berdampak tak hanya pada persoalan etika semata, tapi sudah dapat dikatakan mengarah pada perilaku korupsi. Para pejabat negara seharusnya menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Mengapa? Pejabat negara sejatinya adalah pelayan publik. Bukan pengusaha.

Lihatlah para pemimpin kita di zaman dahulu. Mereka hidup begitu sederhana. Saking sederhananya, seorang mantan Wakil Presiden Hatta bahkan tidak sanggup membayar listrik dan air di hari tuanya. Uang pensiunnya tak cukup untuk membayarnya. Atau lihatlah Syafruddin Prawiranegara, yang pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), dimana isterinya berjualan sukun goreng untuk membiayai anak-anaknya agar bisa bersekolah. Padahal saat itu, Syafruddin masih menjabat sebagai pimpinan tertinggi PDRI.

Para pejabat di negeri ini sebenarnya tidak kekurangan apapun dalam soal gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya. Perlu diingat, mereka sejatinya dibayar dari rakyat. Di satu sisi, saat ini utang negara juga terus bertambah. Artinya secara tidak langsung mereka dibayar dari utang negara yang akan ditanggung oleh anak-cucu kita nantinya. Betul, gaji merupakan hak. Tapi menuntut sesuatu di tengah situasi ekonomi yang buruk seperti ini nampaknya juga kurang elok.

Apa yang perlu dilakukan? Para pejabat harus terus diingatkan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik agar tidak melenceng dari jalurnya. Masyarakat luas harus terus menyuarakan gerakan anti korupsi ini. Seorang pejabat publik, dalam level manapun sejatinya menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya dengan mengedepankan etika sebagai nilai tertinggi.

Mari kita doakan yang terbaik untuk para pemimpin di negeri ini agar dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknyanya. Dan semoga saja pandemi ini segera berakhir.

Oleh: Sonny Wibisono *

PikiranSep 14, 2021Sep 15, 2021

The Strategic Research and Consulting (TSRC) menyebut isu perpanjangan masa jabatan presiden di media sosial didominasi akun robot. Hal itu diketahui TSRC melalui analisis jaringan wacana (discourse betwork analysis/DNA) di Twitter dengan kata kunci “Pemilu 2024”. Isu ini muncul bukan secara organik dari masyarakat, tetapi sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu melalui akun-akun robot, diamplifikasi dan dimasifkan di media sosial dengan berbagai macam narasi.

Dinamika akun robot terjadi bukan pada saat ini saja, tetapi cukup marak terjadi pada saat menjelang Pemilu 2019. Akun-akun robot menjadi senjata bagi kontestan Pilpres untuk saling menyerang dan mengunggulkan jagoannya. Akun robot semakin bebas beraksi karena hampir tidak ada larangan dan sanksi dari penegak hukum. Bila akun robot dipelihara terus menerus tanpa ada aturan, maka ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi kita. Masyarakat akan terbuai dengan informasi semu dari kelompok-kelompok yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan menginginkan kekuasaan untuk dapat mengakses eksploitasi sumber daya. Penyalahgunaan akun robot dapat merusak sistem bernegara, pengelolaan negara, dan semakin menjauhkan cita-cita bangsa untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Permasalahan yang muncul di masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan akun robot. Penggiringan pemahaman dan opini yang dilakukan secara masif oleh pihak-pihak tertentu cenderung berbentuk manipulasi dan kebohongan publik. Penguatan pengelolaan negara tidak dapat dilakukan dengan memarakkan akun robot, tetapi harus dilakukan dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (governance). Masyarakat berharap pada periode kedua ini, kinerja presiden Joko Widodo akan lebih baik dibanding periode pertama. Pada periode pertama, Jokowi menyisakan pekerjaan rumah yang besar dalam pengelolaan Negara, terutama terkait isu governance. Jokowi terlihat mengabaikan prinsip-prinsip umum governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kesetaraan.

Prinsip transparansi dalam negara demokrasi dapat diperlihatkan salah satunya adalah adanya kebebasan pers. Pers sebagai ujung tombak demokrasi merupakan sarana check and balances antara penyelenggara negara dengan rakyat. Adanya kebebasan pers memungkinkan terjadi dialog yang produktif antara negara dan warga negara demi penyelenggaraan negara yang lebih baik. Hal ini tidak terjadi dalam periode pertama. Sebagian besar media dimiliki oleh tokoh-tokoh partai politik dan pengusaha pendukung. Akibatnya pemberitaan berjalan sepihak, begitu juga opini pakar juga pakar pendukung. Sehingga secara keseluruhan tidak terjadi komunikasi dan dialog antara negara dan warga negara. Hal ini berpotensi menjadi ancaman bagi penyelenggaraan negara karena kebenaran bukan berasal dari hasil dialog tetapi kebenaran menjadi monopoli negara.

Bentuk lain dari transparansi adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Pada periode pertama dan awal periode kedua, Jokowi dihadapkan dengan maraknya demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalan menentang UU Cipta Kerja dan revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Suara mahasiswa adalah cerminan suara rakyat. Bila mahasiswa sudah turun ke jalan berarti ada yang salah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Boro-boro Jokowi mengapresiasi para mahasiswa, tetapi justru aparat bertindak represif yang mengakibatkan beberapa mahasiswa meninggal dunia.

Prinsip akuntabilitas tidak kalah juga abai dilakukan negara. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara untuk bertanggungjawab dalam penggunaan sumber daya. Dalam negara demokrasi, negara diberi kewenangan untuk mengakses dan mengelola seluruh sumber daya demi kemakmuran warga negara. Berbagai kontroversi mewarnai pengelolaan BUMN, dari mulai penunjukan komisaris yang berasal dari relawan yang tidak relevan kompetensinya, penunjukan direksi yang tidak cenderung melanggar aturan, merger antar BUMN yang cenderung tertutup, sampai dengan kecenderungan adanya manipulasi laporan keuangan.

Bahkan yang cukup memprihatinkan adalah ketika negara semakin cenderung mengabaikan soal akuntabilitas. yaitu dengan munculnya isu penumpulan kinerja dua lembaga yang mengurusi akuntabilitas, BPK dan KPK. Penumpulan BPK dilakukan DPR dengan memilih wakil-wakil partai politik menjadi anggota BPK. Ada kekhawatiran nantinya anggota BPK yang berasal dari partai politik cenderung mewakili kepentingan partai dibanding menegakkan aturan menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara. Sedangkan penumpulan KPK dilakukan dengan dugaan adanya skenario menempatkan orang yang bermasalah menjadi pimpinan KPK dan merevisi undang-undang KPK yang sebenarnya tidak bermasalah. Cukup disayangkan bila kedua lembaga yang dipercaya masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan penyelenggaraan negara, menjadi tidak berdaya.

Sedangkan prinsip kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang adil oleh negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara diharapkan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan warga negara. Prinsip ini yang perlu benar-benar diperhatikan oleh negara. Masyarakat seringkali tidak menggunakan ukuran rasional, tetapi seringkali masyarakat lebih menggunakan perasaan dalam mengukur keadilan yang ditampilan negara. Saat ini masyarakat merasakan adanya pembedaan perlakuan negara terhadap warga yang mendukung penguasa dengan yang mengkritisi penguasa.

Permasalahan governance di atas bila terus terpelihara di periode kedua pemerintahan Jokowi tentu berpotensi memperparah kondisi bernegara. Saat ini bukan lagi jaman dimana negara bisa menyembunyikan perilaku buruknya. Adanya media sosial telah menembus batas usia, batas pendidikan, dan batas geografis warga negara untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Warga yang tinggal di ujung Papua atau Sumatera bisa mengakses informasi sama dengan warga yang tinggal di kota besar seperti Jakarta.

Pekerjaan besar Jokowi pada periode kedua saat ini adalah menyelesaikan permasalahan governance supaya tidak perlu terlalu banyak sumber daya yang dialokasikan untuk mengawasi dan memidanakan rakyatnya sendiri. Jokowi lebih baik fokus melaksanakan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat yang hidupnya dari hari ke hari makin sulit.

Ditulis: Agung Hendarto
Direktur Eksekutif IHN

BeritaSep 13, 2021Feb 17, 2022

Sabtu, 11 September 2021 Institut Harkat Negeri mengadakan pertemuan 0 yang diadakan melalui zoom guna menindaklanjuti pelatihan kepemimpinan “Tri Sector Leadership Bootcamp”. Pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta terpilih yang lolos seleksi.

Acara ini dihadiri oleh Dwi Wahyu Daryoto (President Commissioner, PT JIEP), Sudirman Said (President Director, Institut Harkat Negeri), Rene Suhardono (Founder, Limitless.Co), Kevin Evans (Indonesia Director, The Australia-Indonesia Centre), Agung Hendarto (Direktur Eksekutif IHN), Dyah Indrapati (Fasilitator), dan Sahala Harahap (Fasilitator).

Sebelum acara pertumuan 0 ini dilakukan, terlebih dahulu sudah selesai dilakukan proses seleksi peserta. Seleksi TSLB ini diikuti oleh 76 peserta yang mendaftar dengan rincian 50 peserta perempuan dan 26 laki-laki. Diseleksi kemudian didapatlah 35 peserta yang lolos mewakili hampir diseluruh provinsi Indonesia. Peserta ini terkategorikan 40% dari sektor swasta, 27% sektor public, 27% non proft, dan 5% dari kalangan mahasiswa.

“Latar belakang acara TSLB ini diadakan, diawali dengan pembentukan MTI atau Masyarakat Transparansi Indonesia yang mana Lembaga ini menginisiasi terbentuknya KPK, menginisiatif amandemen konstitusi, dan penguatan BPK. kegitanTSLB erat hubungannya dengan Kegiatan MTI, dahulunya MTI mengadakan juga kegiatan training “Leadership for Government” atau disingkat LGG. Dimana kegiatan ini mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Kemudian dari MTI terhimpunlah Institut Harkat Negeri atau IHN yang berfokus pada pengembangan kepemimipinan. IHN sebelumnya pernah melakukan kegiatan leadership yang dilakukan di berbagai kota-kota kecil di seluruh Indonesia, nama kegiatannya dikenal dengan Leadership for change. Maka dari sinilah pelatihan kepemimpinan Kembali hadir dalam bentuk Tri Sector Leadership Boot camp yang dimaksud mengajak talenta muda untuk menghimpin kebersamaan guna memperkuat talenta masing-masing dan rasa kebersamaan” terang Ketua IHN, Sudirman Said

Pertemuan 0 memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi terkait program TSLB, memberi penjelasan konsep dan kurikulum TSLB, serta untuk menumbuhkan keakraban serta semangat kolaborasi dan ko-kreasi, baik antara sesama peserta maupun peserta dan mentor.

Di akhir sesi pertemuan 0, peserta menyusun kesepakatan kelas baik teknis maupun nilai-nilai yang disepakati selama bootcamp. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 12 pertemuan, yang diadakan setiap 2 minggu sekali, pada pukul 09.00-15.00 WIB.

BeritaSep 03, 2021Feb 14, 2022

Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2021 sebesar US$138 miliar, meningkat dari bulan sebelumnya.
Hal itu dilaporkan oleh Bank Indonesia dalam rilisnya, Jumat (05/02/2021). Bank Indonesia mengatakan posisi tersebut setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Posisi juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia juga menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia untuk kondisi tiap akhir bulan. Nilainya dinyatakan dalam dolar Amerika, meski sebagiannya berdenominasi mata uang lain dan berbentuk emas moneter.

Pada Januari 2021, dilaporkan yang terbanyak berupa cadangan devisa lainnya yang mencapai US$130 miliar atau 94,1% dari total. Terdiri dari uang kertas asing dan simpanan, surat berharga, dan tagihan lainnya. Dalam bentuk emas moneter sebesar US$4,65 miliar, dalam SDRs sebesar US$1,60 miliar, dan dalam RPF sebesar USD1,14 miliar.

Bank Indonesia mengatakan peningkatan posisi cadangan devisa Januari 2021 terutama dipengaruhi oleh penerbitan global bonds pemerintah dan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan memang mencatat adanya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing pada bulan Januari.

Diinformasikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara
(SUN) dalam 2 (dua) mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down pada tanggal 12 Januari 2020.

SBN berdenominasi dolar Amerika yang berhasil dijual sebesar US$3 miliar. Terdiri dari tiga seri. Seri RI0331 bertenor 10 tahun sebesar US$1,25 miliar. RI0351 bertenor 30 tahun sebesar US$1,25 miliar. RI0371 bertenor 30 tahun sebesar US$0,50 miliar. Sedangkan berdenominasi EURO hanya satu seri, RIEUR0333 bertenor 12 tahun dengan nilai EUR1 miliar. Publikasi kementerian keuangan tentang penerbitan SBN juga melaporkan nilai SBN valas tersebut dalam nilai rupiah. Nilainya berdasar kurs akhir Januari 2020 sebesar Rp59,97 triliun.

Tayang pada tanggal 6 Februari 2021, di laman: https://barisan.co/cadangan-devisa-meningkat-karena-utang-pemerintah/

BeritaSep 03, 2021Feb 14, 2022

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2020 sebesar Rp6.900,0
triliun, sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia pada hari Jumat (22/01/2021). Meningkat dari November 2020 yang sebesar Rp6.817,5 triliun.

Posisi M2 tersebut tercatat tumbuh sebesar 12,44% dibanding Desember tahun lalu yang hanya sebesar Rp6.136,5 triliun. Pertumbuhan tahunan tertinggi sejak tahun 2014.

Uang beredar dalam hal ini merupakan kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Publikasi Bank Indonesia menyajikan M2 terdiri dari tiga kelompok bentuk, yaitu: uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham.

Posisi M1 mencapai Rp1.855,6 triliun atau 18,56%. Terdiri dari: uang kartal (kertas dan logam) di luar Bank Umum dan BPR, dan giro rupiah. Saat ini, uang elektronik yang diterbitkan oleh bank termasuk dalam data giro rupiah. Posisi M1 tumbuh sebesar 18,5% pada tahun 2020. Lebih tinggi dari pertumbuhan keseluruhan (M2).

Posisi uang kuasi mengalami peningkatan 10,5% dari tahun lalu. Lebih rendah dari pertumbuhan M1 dan dari pertumbuhan keseluruhan (M2). Bank Indonesia menginformasikan pula peningkatan M2 dipengaruhi oleh dua faktor, yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu: faktor aktiva luar negeri bersih dan faktor aktiva dalam negeri bersih.

Aktiva luar negeri bersih didapatkan dari netto atau selisih antara tagihan dan kewajiban sistem moneter kepada bukan penduduk. Pada Desember 2020, nilainya mencapai Rp1.711,2 triliun. Lebih besar dari bulan sebelumnya dan setahun yang lalu. Sedangkan untuk aktiva dalam negeri bersih memang masih didominasi oleh tagihan sektor lainnya, meski lajunya negatif. Termasuk dalam kategori ini faktor kredit kepada masyarakat. Kredit sebenarnya juga mengalami pertumbuhan minus atau berkurang.

Salah satu fenomena yang menonjol adalah faktor tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang mengalami peningkatan hingga 66,9% dibanding setahun lalu. Nilainya pada akhir tahun 2020 sebesar Rp818,7 triliun. Nilai bersih itu diperoleh dari total tagihan sebesar Rp1.417,7 triliun dan total kewajiban sebesar Rp599 triliun.

Kontributor: Rachmawati
Editor: Ananta Damarjati

tayang pada 23 Januari 2021, di laman: https://barisan.co/uang-beredar-masih-bertambah/

BeritaAug 25, 2021Feb 14, 2022

Pihak perbankan memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 7,3% (yoy). Hal itu dikatakan oleh Bank Indonesia berdasar Survei Perbankan Triwulan IV 2020 yang dirilis Selasa (19/01/2021). Optimisme ini terbilang tinggi, mengingat realisasi pertumbuhan kredit 2020 (s.d. November) justru masih minus 1,4%.

Sebagai informasi, Survei Perbankan dilaksanakan tiap tiga bulan oleh Bank Indonesia dengan respondennya sekitar 40 bank umum. Pangsa kredit dari seluruh responden mencapai kisaran 80% dari total kredit. Survei dilakukan antara lain untuk memperoleh informasi dini mengenai kebijakan perbankan dalam penyaluran kredit, pendanaan dan penentuan suku bunga, perkembangan permintaan dan penawaran kredit baru.

Survei Triwulan IV 2020 menyimpulkan penyaluran kredit baru sudah akan meningkat pada triwulan I 2021. Hal ini terindikasi dari SBT penyaluran kredit baru yang sebesar 49,4%, meningkat dari 25,4% pada triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit baru tersebut diprakirakan didorong oleh kredit modal kerja, diikuti oleh kredit investasi, dan kredit konsumsi. Optimisme pihak perbankan tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru triwulan I 2021 adalah kredit modal kerja, diikuti oleh kredit investasi, dan kredit konsumsi. Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit kepemilikan rumah/apartemen masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh penyaluran kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor.

Bank Indonesia menyimpulkan sejalan dengan prakiraan meningkatnya pertumbuhan kredit baru, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan I 2021 tidak seketat periode sebelumnya. Surveinya menyajikan Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,4% pada Triwulan I 2021, lebih rendah dari Triwulan IV 2020 yang sebesar 3,2%.

Aspek kebijakan penyaluran yang diperlonggar antara lain dalam hal plafon kredit, jangka waktu kredit,biaya persetujuan kredit, dan persyaratan administrasi. Secara jenis kredit akan terjadi pada kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit UMKM.

Meskipun secara umum dinilai akan terjadi pelonggaran kebijakan kredit, hasil rinci dari survei menunjukkan tidak seluruh kebijakan bersifat pelonggaran. Sebanyak 85,29% responden (Bank Umum) menjawab tidak mengubah kebijakan kreditnya pada Triwulan I 2021. Persentase yang menjawab sedikit lebih longgar memang meningkat, tetapi yang menjawab lebih longgar justeru menurun.

Dalam hal kredit investasi, lending standar secara umum memang melonggar. Akan tetapi, persentase yang menjawab akan sedikit lebih ketat meningkat menjadi 30,56%. Sedangkan yang mengatakan akan sedikit lebih longgar menurun menjadi 8,33%.

Dalam hal Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPR/KPA), lending standar sedikit lebih ketat. Diperkuat oleh meningkatnya persentase responden yang mengatakan akan menerapkan kebijakan yang sedikit lebih ketat. Informasi lain yang bisa disimpulkan dari hasil survei adalah meningkatnya standar kebijakan kredit dalam aspek premi kredit berisiko dan aspek agunan.

Kontributor: Rachmawati

tayang di laman: https://barisan.co/memperlonggar-seluruh-kebijakan-kreditnya/

BeritaAug 23, 2021Sep 09, 2021

Rabu, 18 Agustus 2021, Institut Harkat Negeri mengadakan launching pelatihan kepemimpinan “Tri Sector Leadership Bootcamp” yang diselenggarakan melalui zoom meeting. Pelatihan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan.

Tri Sector Leadership Bootcamp (TSLB) merupakan sebuah platform bagi generasi pemimpin muda untuk terlibat dalam proses pembelajaran kolaboratif, dengan cara bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik kepemimpinan. platform ini juga merupakan wadah jejaring (networking), mentoring, dan coaching yang dilakukan oleh akademisi, pemimpin bisnis, pemimpin senior pemerintah, dan pemimpin gerakan sosial. Oleh karena itu, acara TSLB akan menjadi sebuah kesempatan untuk terus meninjau kembali dan memperkaya perjalanan kepemimpinan.

TSLB akan berlangsung dari September 2021 hingga Januari 2022. Pertemuan akan dilaksanakan setiap dua minggu pada hari Sabtu. Setiap sesi akan berlangsung selama 5-6 jam, terdiri dari presentasi dari para mentor, kemudian sesi fasilitasi dan networking. Program ini akan dilaksanakan melalui pertemuan online menggunakan aplikasi Zoom.

Acara launching ini dihadiri oleh beberapa pemimpin Tri-Sektor yang meliputi Dr. Willy Sabandar (President Director, PT. MRT Jakarta), Dwi Wahyu Daryoto (President Director, PT. Jakpro), Phillia Wibowo (Partner, McKinsey & Company), Sudirman Said (Chairman, Institut Harkat Negeri), Rene Suhardono (Founder, Limitless.Co), dan masih banyak lagi.

TSLB diprakarsai untuk mendorong tumbuhnya sosok pemimpin dengan pengetahuan dan konteks tri-sektor. Dimana dunia membutuhkan kemampuan unik calon pemimpin untuk bisa menaungi budaya yang berbeda, menyelaraskan insentif, dan memanfaatkan kekuatan tertentu dari beragam aktor guna memecahkan masalah dalam skala besar.

Mengutip pendapat yang dilontarkan oleh Phillia Wibowo yang mengatakan bahwa diperlukan penggerak yang memiliki cara pandang tri-sektor. Hal tersebut dimaksudkan dalam menjawab perlunya orkestrasi dalam menyelesaikan permasalahan. “So Better to Light a Candle Than to Curse the Darkness for every problem… Please be tri-sector leader.“ Tambah Phillia Wibowo dalam acara launching ini.

Launching ini membuka rangkaian TSLB, di mana pemimpin muda yang tertarik dapat mendaftar mulai tanggal 22-29 Agustus 2021.

BeritaAug 18, 2021Feb 14, 2022

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2020 mencapai US$416,6 miliar, meningkat
3,87% dibanding setahun lalu (yoy). Data itu disajikan oleh Bank Indonesia dalam laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Januari 2021 yang dirilis Jumat lalu (15/01/2021).

ULN tersebut merupakan utang Pemerintah, Bank Indonesia dan swasta. ULN Pemerintah sebesar US$203,70 miliar, meningkat 2,55% (yoy). ULN Bank Indonesia sebesar US$2,83 miliar, meningkat 3,91% (yoy). ULN swasta sebesar US$210,1 miliar, meningkat 5,19%. ULN swasta telah mencakup ULN BUMN sebesar US$57,64 miliar.

Sejak tahun 2007, posisi ULN selalu meningkat tiap tahun. Laju kenaikannya pada tahun 2020 terbilang lebih rendah dibanding sebelumnya.

Khusus ULN swasta, laju kenaikannya lebih berfluktuasi dari ULN Pemerintah dan BI. Pernah menurun pada tahun 2016.
Namun, dilihat dalam kurun waktu 15 tahun sejak 2007, kenaikannya lebih pesat. Akibatnya, posisi ULN swasta saat ini telah melampaui ULN Pemerintah. Kenaikan ULN swasta tersebut terutama disumbang oleh kenaikan ULN BUMN. Porsi BUMN pada November 2020 mencapai 27,44% dari total swasta. Porsinya masih sebesar 18,77% pada akhir tahun 2014. Bahkan, baru sebesar 6,51% pada tahun 2007.

Dalam hal kenaikan ULN Pemerintah pada November 2020, menurut Bank Indonesia disebabkan peningkatan penarikan neto ULN Pemerintah. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah.

Bank Indonesia menjelaskannya sebagai dipengaruhi oleh kepercayaan investor yang terjaga. Hal itu mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dokumentasi: Barisan.co

Bank Indonesia juga mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Antara lain tercermin dari porsi ULN berjangka panjang yang mencapai 89,3% dari total ULN.

Meskipun demikian, rilis Bank Indonesia sebenarnya menyebut rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2020 mencapai 39,1%. Meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,8%.

Jauh lebih tinggi dari rasio akhir tahun 2019 yang hanya 36,05%. Jika rasio ULN atas PDB ini tetap bertahan pada akhir Desember 2020, maka akan merupakan rasio tertinggi selama belasan tahun terakhir. Hal demikian bisa dianggap mencerminkan terjadinya peningkatan risiko.

Kontributor: Rachmawati
Editor: Ananta Damarjati

Tayang pada 17 Januari 2021, di laman: https://barisan.co/utang-luar-negeri-dilaporkan-semakin-menumpuk/