Author: admin

KEMERDEKAAN  adalah suatu kenyataan dan sekaligus proses, dan proses itu terus kita alami sepanjang hayat sebagai keterlibatan yang tak terelakkan. Pada 17 Agustus 1945, melalui Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, kemerdekaan Republik Indonesia dihadirkan dalam sejarah dunia sebagai suatu realitas politik yang berpengaruh diakui oleh bangsa dan negara lain.

Realitas itu dicoba disangkal dan diputus kembali oleh kekuatan kolonial Belanda. Namun, proses penyangkalan itu dikontraskan oleh berbagai perlawanan kekuatan rakyat yang akhirnya membuat dunia semakin yakin bahwa kemerdekaan itu bukanlah sekadar gertakan sepihak dari beberapa golongan pribumi di bekas Hindia Belanda, melainkan jadi realisasi generaal wil dalam membebaskan diri dari kekuasaan asing untuk menjadi bangsa dan negara yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas namanya sendiri.

Sedari awal kemerdekaan itu terlibat dalam proses mengafirmasi kehendak tersebut sambil berhadapan dengan pahit getir berbagai tantangan. Jauh sebelum revolusi kemerdekaan, sudah berulang kali ada usaha di berbagai tempat untuk membebaskan penduduk setempat dari kungkungan kekuasaan kolonial.

Teuku Umar, Teuku Cik di Tiro, Panglima Polim, dan Cut Nya Dien di Aceh; Imam Bonjol di Sumatera Barat; Pangeran Diponegoro di Jawa, dan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan adalah beberapa nama yang memimpin percobaan yang meluas dan berlangsung lama, serta menelan biaya besar untuk kedua belah pihak yang terlibat pertempuran bertahun-tahun.

Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa selama lima tahun (1825-1830) menguras keuangan Pemerintah Hindia Belanda, yang semakin memperparah keuangan pemerintah di negeri Belanda sendiri akibat runtuhnya Uni Belanda-Belgia yang terbentuk dalam Kongres Vienna 1815, setelah Napoleon Bonaparte kalah telak dalam pertempuran Waterloo pertengahan Juni 1815. Pembentukan Belgia pada 1830, yang meruntuhkan Uni Belanda-Belgia, dicoba dipadamkan oleh Belanda untuk merebut kembali daerah kekuasaannya yang terancam hilang oleh kemerdekaan Belgia. Dalam perang Belanda-Belgia, 1831-1832, Belanda kalah oleh Belgia, yang kemerdekaannya terpaksa diakui Belanda pada 1839.

Peperangan yang dihadapi Belanda di Eropa dan di Hindia Belanda pada tiga dekade pertama abad ke-19 telah menggeruk habis dana pemerintah baik di Belanda maupun di Hindia Belanda. Berbagai pihak diminta menyusun proposal tentang kiat mengisi kembali kas pemerintah yang sudah habis terkuras. Akhirnya proposal yang disusun oleh Van den Bosch diterima oleh Ratu Belanda, yang kemudian mengangkat Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, 1830-1833.

Di Jawa, Van den Bosch langsung menerapkan proposalnya yang kemudian dikenal sebagai Cultuurstelsel atau Tanam Paksa yang diberlakukan selama 40 tahun (1830-1870). Kebijakan itu mengharuskan petani Jawa menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, khususnya tebu, kopi, dan indigo atau 66 hari kerja dalam setahun untuk bekerja di perkebunan pemerintah. Hasil tanaman ekspor dari seperlima tanah petani harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Sistem tanam paksa yang membuat petani Jawa miskin dan merana, membawa hasil luar biasa untuk keuntungan pihak pemerintah kolonial dan negeri induknya. Sebelum 1850, jumlah uang yang dikirim dari Hindia Belanda ke negeri Belanda ditahan setara dengan 19 persen dari seluruh penerimaan negara (state revenue), sedangkan dalam masa 1851-1860 uang yang dikirim ke negeri Belanda dari Hindia Belanda setara dengan 82 persen dari seluruh penerimaan negeri Amsterdam menjadi pasar dunia yang terpenting untuk hasil pertanian tropis, khususnya gula dan kopi.

Sutan Takdir Alisjahbana (STA), dalam Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, pernah mengajukan kritik bahwa menyanjung Diponegoro, Hasanuddin, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan Cut Nya Dien sebagai pahlawan-pahlawan nasional bukanlah pendapat yang berlandaskan pada kenyataan sejarah. Sebab, para pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu berperang dan berjuang bukan untuk Indonesia yang belum ada, melainkan untuk daerah mereka masing-masing. Mereka mungkin penting sebagai pahlawan lokal untuk daerahnya, tetapi bukan pahlawan nasional.

Gerakan kebangsaan

Kritik STA itu tidak menafikan kenyataan sejarah bahwa ada usaha di beberapa daerah di Nusantara untuk melepaskan diri dari kungkungan kuasa kolonial bahkan dengan jalan peperangan. Kenyataan ini tentu saja masuk dalam memori kolektif berbagai kelompok lain di Tanah Air serta memberikan keberanian dan motivasi untuk membebaskan diri dari kekuasaan asing dengan cara-cara yang dimungkinkan.

Gerakan kebangsaan dalam arti sebenarnya baru dimulai pada awal abad ke-20 setelah paham nasionalisme yang berkembang di Eropa mulai diserap oleh kesadaran pemikiran kaum terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat sebagai implementasi kebijakan balas budi kepada kaum pribumi, yang didorong oleh kaum liberal di negeri Belanda.

Ada dua sifat yang membedakan gerakan kebangsaan dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Pertama, gerakan kebangsaan tak lahir dari sekadar rasa tidak puas terhadap kebijakan kolonial atas nasib daerah tertentu, tetapi dari keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga kolonialisme merupakan pelanggaran suatu hak yang bersifat universal dan harus ditolak.

Kedua, gerakan kebangsaan tidak lagi memulai perlawanan bersenjata sebagai jalan utama menghadapi pihak penjajah, tetapi mengubah perlawanannya menjadi suatu perjuangan politik. Dalam sistem hukum kolonial perjuangan bersenjata dengan mudah dianggap pemberontakan yang ilegal secara hukum, sedangkan perjuangan politik adalah aksi yang legal secara hukum meskipun selalu dapat dicari dalih untuk menjadikannya ilegal.

Gerakan politik ini dimulai dengan menggoyang basis materi kebijakan kolonial yang berusaha memecah belah kekuatan ekonomi penduduk dengan membaginya ke dalam strata yang bersifat etnis. Pembagian kerja menurut stratifikasi etnis (sosiologi menyebutnya the ethnically stratified division of labor) diterapkan dalam perdagangan. Orang Eropa menguasai perdagangan internasional, kelompok Timur Asing atau foreign orientals, termasuk di sini kelompok etnis Arab, Tionghoa, dan India, diberi wewenang atas perdagangan antar-pulau, sedangkan kelompok pribumi hanya diperbolehkan bergerak dalam perdagangan kecil atau petty trade.

Perlawanan pertama terhadap pembagian kerja ini terlihat dari usaha seorang pedagang batik yang sukses di Surakarta, Haji Samanhudi, yang mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1911 dalam bentuk koperasi pedagang batik, yang bertujuan meningkatkan daya saing pribumi menghadapi kelompok Tionghoa dalam perdagangan. Setahun kemudian Tirtoadisurio turut memimpin organisasi ini dan mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam. Oemar Said Tjokroaminoto kemudian meneruskan kepemimpinan dan memberi watak politik kepada organisasi ini dan membuatnya berkembang pesat dan menjadi besar.

Perkembangan watak organisasi dengan pola ini terlihat juga sebelumnya dalam Budi Utomo yang didirikan oleh seorang dokter Jawa, Wahidin Soedirohoesodo, pada 1908, sebagai organisasi kebudayaan dan pendidikan dengan anggota-anggota pendukung utama para priyayi Jawa dan Sunda, serta meliputi Pulau Jawa dan Madura. Budi Utomo diterjemahkan oleh para pendirinya ke dalam bahasa Belanda sebagai het schoone streven yang bisa bermakna ikhtiar yang indah atau perjuangan yang indah.

Pada Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Dalam kongres itu muncul pandangan-pandangan lain tentang arah Budi Utomo. Sayap radikal dalam organisasi itu dipimpin oleh dr Tjipto Mangunkusumo menghendaki organisasi itu menjadi partai politik untuk mengangkat martabat rakyat daripada menjadi tempat berkumpul para priyayi. Dia juga mengusulkan bahwa ruang gerak Budi Utomo tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura, tetapi meliputi semua tempat yang menderita akibat penjajahan Belanda.

Pola yang terlihat adalah bahwa organisasi yang menempuh jalan memutar untuk berpolitik kemudian berubah menjadi organisasi yang tegas menyatakan diri sebagai parpol yang memperjuangkan tujuan politik dan bukan tujuan komersial dalam perdagangan, atau tujuan memuliakan suatu kebudayaan yang dianggap punya nilai-nilai luhur yang superior.

Melalui berbagai percobaan dan pengalaman, tujuan politik itu dibuat eksplisit terutama dalam Partai Nasional Indonesia yang dipimpin Soekarno sejak berdirinya pada 1928, yang tanpa ragu menyatakan tujuan organisasinya adalah mencapai Indonesia Merdeka, berdasarkan kekuatan massa rakyat yang dikerahkan melalui samenbundeling van alle revolutionaire krachten atau penyatupaduan semua kekuatan revolusioner. Politik adalah pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan, atau menurut Soekarno machtvorming dan machtsaanwending.

Mengetahui sejarah, khususnya sejarah bangsa sendiri, sedikit atau banyak akan membuat kita sanggup melihat kehidupan masa kini dengan perspektif waktu. Sebab, adanya pemahaman bahwa masa sekarang tidak pernah berdiri sendiri, tetapi sudah bercampur dengan ingatan masa lampau dan harapan masa depan.

Masa sekarang dengan ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, kehidupan agama, dan pencarian spiritual, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah suatu titik yang terpencil di tengah alam semesta, melainkan hanya bagian dari suatu geografi kosmologis yang selalu punya kaitan dengan proses sejarah yang berlangsung terus-menerus. Manusia, seperti kita orang Indonesia, tak membuat alam semesta, tetapi dapat mengatur dan menjaganya. Meski demikian, kita adalah pihak yang membuat sejarah kita sendiri, gemilang atau memalukan, dan kita sekaligus dibuat oleh sejarah itu, menjadi makhluk yang bermanfaat dengan jejak-langkah yang ada maknanya untuk ditandai di waktu mendatang atau hanya kesia-siaan yang patut disesali di kemudian hari, yang bahkan sulit dipahami sebagai perilaku makhluk yang dikaruniai akal budi dan hati nurani.

Sejarah dunia dan sejarah kita sendiri telah memberi bahan pelajaran yang lebih dari cukup untuk memahami proses menuju kemerdekaan dan apa saja halangan yang harus diatasi dalam proses tersebut. Bila diandaikan ada terowongan jenis halangan dalam proses tersebut yang lahir dari kondisi obyektif atau akibat kelalaian sendiri. Tidak mungkin membicarakan  semuanya dalam ruang terbatas ini. Namun, satu hal dapat dilihat, yaitu masalah kekuasaan dan hubungannya dengan kemerdekaan.

Kekuasaan dan kebebasan

Semua orang tahu, merdeka berarti pembebasan. Dalam pembebasan itu berlangsung dua perspektif, yaitu bebas dari kekuasaan asing dan bebas untuk mendapat dan menggunakan kekuasaan sendiri. Sementara itu, kekuasaan itu sendiri ibarat buah simalakama.

Tidak mungkin mengatur kehidupan suatu masyarakat tanpa suatu bangsa tanpa ada kekuasaan di tangan pemerintahan yang dipilih rakyatnya secara sah. Sementara itu, kita sadar bahwa kekuasaan yang diberikan itu akan sangat mungkin disalahgunakan karena watak kekuasaan adalah cenderung memperbesar dirinya (dan tak pernah mau membatasi dirinya), cenderung membenarkan diri (dan sulit sekali mempersalahkan dirinya), serta cenderung memusatkan dirinya pada satu atau beberapa orang (dan sulit sekali membagi dirinya secara seimbang kepada beberapa pihak yang juga memerlukan kekuasaan untuk mengawasi kekuasaan).

Orang dapat melihat kekuasaan sebagai tujuan dan selanjutnya memakai apa saja sebagai alat untuk memperbesar kekuasaannya hingga mengorbankan kepentingan masyarakat, atau orang dapat juga memandang kekuasaan tidak lebih dari sekadar alat untuk mewujudkan suatu tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ketenteraman kehidupan bersama.

Seberapa besar kekuasaan yang diperlukan untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan hukum, merupakan perdebatan teoretis yang terus berlangsung di antara para teoritisi politik, baik dari kalangan filosof politik maupun dari kalangan ahli ilmu politik. Namun, ukuran kebebasan dan kekuasaan dapat dilihat dalam pelaksanaan demokrasi sebagai sistem politik yang tujuannya merealisasikan kebebasan setiap orang dalam suatu negara. Demokrasi diwujudkan melalui prosedur yang dihasilkan melalui konsensus politik dan ditetapkan oleh hukum, tetapi prosedur itu dapat mengabaikan tujuan demokrasi dan pada akhirnya membunuh demokrasi itu sendiri.

Terkenang kita akan HM Subchan ZE, seorang pemimpin Nahdlatul Ulama yang progresif, pribadi yang colourful dalam gaya hidup, saudagar yang berhasil dan politisi dengan inteligensi tinggi, serta pengkritik rezim pada awal Orde Baru dengan pandangan amat berani, dan kemudian mengalami kematian misterius di Tanah Suci selagi menjalankan ibadah haji dan dimakamkan di padang pasir. Tahun 1970-an, dia sudah berkata lantang, “Demokrasi bisa terbunuh oleh lembaga demokratis lewat prosedur yang demokratis”.

Atas cara yang sama kemerdekaan dapat membawa kepada keadaan tidak merdeka melalui perwujudan kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Kebebasan tak patut menjadi hutan rimba tempat orang memburu kekuasaan dengan menghancurkan kemerdekaan orang lain, seperti pemburu yang puas membunuh seekor rusa untuk menguji kemampuannya menembak sasaran. Kemerdekaan menegaskan bahwa tiap warga dan tiap orang bukanlah sasaran, melainkan tujuan yang harus dibela dan diselamatkan oleh kemerdekaan itu, yang untuk memperolehnya banyak sekali sesama anggota bangsa telah gugur dan menyerahkan nyawanya demi kemerdekaan yang tak pernah dinikmatinya sendiri.

PERJALANAN hidup Sudirman Said menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti belajar. Lahir

dari keluarga sederhana, ia tumbuh dengan pesan kuat dari sang ibu untuk sekolah setinggi-tingginya.

Pesan itu kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya, dari dunia pendidikan, usaha, pemerintahan,

hingga kembali mengabdi di dunia akademik. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor, ia tetap meyakini bahwa

belajar tidak pernah mengenal kata selesai.

Berikut ini wawancara eksklusif Tim PanturaNews (T) dengan Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman

Said (J) berbagi tentang makna pendidikan, perjuangan, kegagalan, pengabdian, dan pentingnya menjadikan ilmu

sebagai jalan untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

T: Panjenengan lahir dari keluarga yang secara ekonomi tidak berlebihan. Apa yang sejak kecil membuat

panjenengan percaya bahwa pendidikan bisa mengubah jalan hidup seseorang?

J: Saya lahir dan besar di tengah kemiskinan. Bisa terus hidup dan tumbuh karena ditolong banyak orang. Ya

Saudara, ya sahabat, ya negara. Bapak pensiunan Mantri Guru (Kepala Sekolah), Ibu orang desa yang pendidikannya

hanya kelas 4 Sekolah Rakyat. Sepeninggal Bapak ketika umur saya 9 tahun, Ibu harus berjuang menghidupi dan

membesarkan 6 anak.

Entah kenapa dalam keterbatasan, Ibu sangat ngotot agar anak-anaknya terus sekolah, dengan berbagai cara. Mencari

bantuan ke sanak saudara, menitipkan anaknya untuk “ngenger”, sampai meminta keringanan uang sekolah ke kepala

sekolah.

Dalam perjalanan hidup numpang ke sana kemari, yang saya tumpangi adalah orang-orang yang hidupnya lebih

maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya. Mereka ternyata orang-orang yang berpendidikan cukup maju. Mungkin

ini yang membuat saya yakin bahwa pendidikan dapat mengubah jalan hidup seseorang.

T). Ibu panjenengan pernah berpesan, “Kowen kabéh kudu sekolah setinggi-tingginya.” Seberapa kuat pesan emak

itu memengaruhi perjalanan pendidikan dan kehidupan panjenengan sampai hari ini?

J). Sangat menancap di hati dan pikiran saya. Semakin dewasa semakin memahami makna pesan Ibu, dan makin bisa

menghayati betapa pentingnya pendidikan.

T). Panjenengan sudah melewati banyak dunia: pernah kuliah di Amerika Serikat, menjadi pengusaha, pernah

menjadi menteri, kini menjadi rektor, dan baru saja meraih gelar doktor. Apa benang merah yang menghubungkan

semua perjalanan itu?

J) Mungkin perjalanan hidup ini saya bisa jelaskan dengan dua tiga kata kunci: perjuangan, kelangsungan hidup, dan

Kalau mau survive dan bermakna, punya peran dalam kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali terus

makna. berjuang.

T). Kalau melihat perjalanan panjang tersebut, sebenarnya mengapa panjenengan terus belajar? Apa yang

panjenengan cari dari proses belajar yang tidak pernah berhenti?

J). Dulu belajar sebagai keharusan karena diwajibkan oleh sekolah. Pada waktu memasuki dunia kerja belajar

menjadi kebutuhan, karena untuk maju dalam pekerjaan kita harus terus menerus mengasah kompetensi kita. Kalau

sekarang belajar sudah jadi hiburan yang sering membuat ketagihan.

T). Mau apa dengan terus belajar? Apakah pendidikan bagi panjenengan sekadar untuk memperoleh gelar, atau ada

tujuan yang jauh lebih besar?

J). Kalau sekarang, di usia yang sudah memasuki kepala 6, belajar hal-hal baru sudah kaya jadi candu. Ada

kenikmatan tersendiri untuk mengetahui hal baru, ilmu baru, cara baru, dan kemungkinan-kemungkinan baru,

termasuk kesempatan yang muncul.

Karena hampir seluruh perjalanan hidup saya adalah mengabdi bagi kepentingan publik, maka hal-hal baru yang saya

temukan melalui proses belajar, menjadi energi yang terus terjaga untuk memikirkan apa yang bisa diberikan kepada

orang banyak.

T). Untuk apa seseorang belajar setinggi-tingginya, jika pada akhirnya ukuran keberhasilan bukan hanya jabatan,

gelar, atau materi?

J). Banyak yang terlalu sederhana menterjemahkan hidup. Seolah gelar, titel, jabatan, dan pencapaian kebendaan itu

hal yang terpenting. Materi dan jabatan diperkukan, tetapi hidup harus memberi makna.

Dan ketika tujuan hidup kita adalah memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia, maka kita tidak lagi

dibatasi oleh jabatan, pangkat, apalagi cuma gelar. Dengan atau tanpa jabatan kalau kita mau, tetap bisa berbuat bagi

orang banyak. Punya gelar atau tidak, taka da bedanya, bila kita punya maksud baik memberikan yang terbaik bagi

lingkungan dimana kita berada.

T). Panjenengan pernah berada di dunia usaha, pemerintahan, akademik, dan sekarang memimpin perguruan tinggi.

Apa yang paling banyak panjenengan pelajari dari setiap dunia yang pernah panjenengan masuki?

J). Saya syukuri, karena perjalanan hidup saya cukup berwarna. Dan itu memberi kelengkapan pembelajaran,

memberi kesempatan berteman- berjejaring dengan banyak orang dari segara profesi dan warna.

Di pemerintahan saya belajar betapa kekuasaan itu dapat memberi manfaat bagi banyak orang, kalau kita bisa

memisahkan antara urusan personal dan urusan public. Di dunia usaha saya memahami apa makna efisiensi,

bertindak dengan penuh menghitung cost dan benefit (membandingkan biaya dan manfaat).

Di dunia pergerakan sosial dan kemanusiaan mat akita dibuka oleh hebatnya semangat kesukarelaan masyarakat.

Saya merasa ketiga pilar kehidupan memberi bekal yang sangat berharga, terutama bila kita terus berkomitmen pada

tugas menjadi pelayan publik.

T). Dari semua pengalaman tersebut, mana yang paling banyak mengubah cara pandang panjenengan terhadap

kehidupan dan manusia?

J). Masing-masing punya peran yang saling melengkapi. Tapi kalau boleh membuat catatan khusus, maka salah satu

pelajaran yang amat penting adalah memaknai otoritas publik atau kekuasaan. Kekuasaan seperti pisau bermata dua.

Bila digunakan untuk kemanfaatan banyak orang maka kekuasaan sangat besar manfaatnya.

Tetapi, sebaliknya, bila kekuasaan disalahgunakan, untuk kepentingan diri dan kelompoknya, maka kekuasaan

menjadi sangat destruktif. Bisa merusak segala aspek kehidupan.

Kesadaran ini terus menjaga saya agar berupaya sekuat tenaga memisahkan urusan privat dengan urusan publik. Saya

menyadari tantangannya begitu besar, terutama dalam suasana kehidupan bernegara akhir-akhir ini.

T). Panjenengan baru saja menyelesaikan pendidikan doktor setelah perjalanan enam tahun. Apa yang sebenarnya

ingin panjenengan buktikan melalui pencapaian doktor ini, kepada diri sendiri, keluarga, atau kepada orang lain?

J). Tidak ada beban atau niat membuktikan apapun. Sederhana sekali, mengapa saya memutuskan sekolah S-3,

karena basisnya saya seorang guru, pendidik, jadi rasanya baik saja bila saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan

tertinggi.

Lantas mengapa saya ngotot menuntaskannya, walaupun di tengah kesibukan, saya ingin menjaga kebiasaan:

menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Semoga jalan pikiran ini dapat memberi inspirasi kepada anak cucu, keponakan, handai tolan, dan generasi

mendatang; termasuk para mahasiswa yang saya ajar.

T). Bagaimana proses belajar yang menurut panjenengan benar-benar membentuk seseorang? Apakah cukup

dengan membaca buku dan mengikuti pendidikan formal, atau ada proses lain yang lebih penting?

J). Belajar di sekolah atau lembaga pendidikan formal hanya salah satu cara. Ruang belajar tersedia dimana-mana:

buku-buku, internet, yutube, organisasi, forum diskusi, bahkan dunia kerja bisa menjadi ruang belajar yang kaya.

Yang paling penting, di dalam diri kita memiliki semangat kuat untuk terus menyerap hal baru. Belajar pada dasarnya

adalah memahami hal-hal baru untuk terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan ketrampilan kita.

T). Ketika menghadapi kegagalan, penolakan, atau jalan yang berliku, apa yang membuat panjenengan terus

berjalan dan tidak berhenti belajar?

J). Mungkin kembali pada makna hidup tadi. Orang hanya akan bertahan hidup kalau berjuang. Dan kalau kita mau

memberi manfaat, menjadikan hidup kita bermakna, ya harus survive, dan berdaya.

Tidak ada jalan lain, kecuali belajar sepanjang hayat, agar pikiran dan cara berfikir kita terus relevan dan mampu

menjawab berbagai tantangan.

T). Kalau pesan emak dulu adalah “sekolah setinggi-tingginya,” setelah panjenengan mencapai pendidikan

tertinggi, apa makna “setinggi-tingginya” itu menurut panjenengan sekarang?

J). Secara formal bisa begitu memaknainya. Tetapi secara filosofis, kitab bisa bertanya: apakah meraih gelar doctor,

bahkan professor sekalipun, merupakan akhir perjalanan belajar kita?

Saya berpendapat, tidak demikian. Bahkan menjadi doktor dapat dimaknai sebagai pemahaman, betapa sempitnya

ilmu kita, dibandingkan dengan khasanah ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

Maka saya ingat pesan Promotor saya, Prof. Aurik Gustomo: “meraih gelar doktor seharusnya membuat seseorang

lebih rendah hati, karena menyadari betapa luasnya ilmu pengetahuan, dan betapa terbatasnya ilmu yang kita

pahami”.

T). Apakah pendidikan tinggi harus selalu berujung pada gelar dan jabatan, atau ada ukuran keberhasilan lain yang

jauh lebih penting?

J). Saya meyakini, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya

manusia. Bukan yang paling tinggi gelarnnya, paling tinggi pangkatnya, atau paling besar kekuasaannya. Jadi yang

terpenting adalah apakah hidup kita memberi makna atau tidak.

T). Kepada anak-anak muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana dan merasa tidak memiliki

banyak kesempatan, apa yang ingin panjenengan katakan tentang sekolah, belajar, dan keberanian bermimpi?

J). Tanpa bermaksud umuk atau tepuk dada, mungkin anak-anak yang kebetulan lahir dan besar di lingkungan yang

serba kekurangan, boleh menyimak perjalanan hidup saya. Bila kita mau berusaha, tidak berhenti belajar, tidak

berhenti ikhtiar, dan terus berbuat baik kepada sekeliling, maka tidak ada alasan untuk merasa buntu.

Bermimpilah setinggi langit, untuk menjadi pemacu tekad dan semangat, tetapi harus disertai dengan ikhtiar, kerja

keras, dan tekad untuk membangun kehidupan yang berarti bagi sekeliling kita.

T). Kalau suatu hari anak muda bertanya, “Pak Sudirman, saya harus belajar sampai kapan?” apa jawaban

panjenengan?

J). Sampai kita tidak mampu belajar lagi, alias sampai hidup kita selesai di dunia, dan dipanggil Tuhan kembali ke

pangkuan Nya.

T). Pertanyaan penutup. Kalau emak masih ada di depan panjenengan hari ini, apa yang ingin panjenengan

sampaikan kepada beliau?”

J). Saya akan cium kakinya, dan mohon doa restu agar diberi s

Ada apa dengan negara? Pertanyaan ini meluncur begitu saja seakan lepas

dari kendali. Pelatuknya adalah beberapa peristiwa yang tidak hanya

mengusik pikiran, tetapi juga budi nurani.

Satu, seruan perdamaian untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Papua,

yang dikeluarkan oleh sejumlah organisasi gereja yang terdiri dari

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja

Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI),

Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII),

Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Gereja Bala Keselamatan Indonesia,

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan Gereja Orthodox Indonesia (GOI)

(Kompas.id, 17/7/2026).

Seruan tersebut, dari sudut lain, dapat dibaca sebagai kerinduan

penanganan masalah Papua ”yang lebih manusiawi, mengedepankan

kebenaran, keadilan, dan kasih dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan

beradab, …” (Aloys Budi Purnomo, Kompas.id, 21/7/2026). Kita bertanya:

1mengapa hidup bernegara membawa kepada keadaan yang dapat

melahirkan krisis kemanusiaan?

Dua, edisi akhir pekan harian ini (20-21/7/2026), dengan format gambar

sampul berjudul besar: ”Hanya Tawa yang Tersisa”. Di bagian lain,

perempuan demonstran mengangkat poster bergambar ayam (bertuliskan

”pemerintah”) sedang mematok ayam lain (bertuliskan ”rakyat”) dan

memuat kata-kata dengan huruf besar: ”Mau bangun pagi, mau bangun

siang, rezeki kita tetep dipatok! #PatokPajak”. Pelibatan coercive apparatus

dalam urusan pajak makin memperlihatkan gambar utuh kompleksitas

persoalan (Kompas, 22/7/2026). Apabila kita diperkenankan membaca

dengan lensa publik, pertanyaannya: mengapa bernegara menimbulkan

defisit?

Pada bagian lain, Ahmad Arif (Kompas.id, 26/7/2026), dalam laporannya

berjudul ”Deforestasi di Indonesia Picu Ribuan Kematian dan Kerugian

hingga Rp 40 Triliun”, menyebutkan bahwa sekitar 4.800 kematian berlebih

terjadi di Indonesia akibat memburuknya kualitas udara yang dipicu

deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Mengapa bernegara merusak

lingkungan dan mengancam keselamatan warga?

Tiga, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pendapat

yang membuat kita harus berpikir keras: jangan takut menyuarakan

pendapat (Kompas, 17/6/2026). Kita menduga bahwa Megawati tidak

sekadar memberi motivasi-konstitusional, tetapi secara tersembunyi

2(mungkin) sedang mengirim ”pesan” konstitusional? Jika boleh

dirumuskan dengan cara berbeda barangkali demikian ini bunyi pesannya:

mengapa bernegara membutuhkan keberanian?

Lebih jauh, rubrik foto cerita (Kompas.id, 23/6/ 2026) dengan judul ”Bakar

Ban dan Semprotan Alat Pemadam Warnai Aksi Mahasiswa di DPR”

membawa kita pada pertanyaan lain: mengapa bernegara membutuhkan

perjuangan tertentu?

Apa makna refleksi tersebut? Apakah kesemuanya merupakan bahan yang

cukup untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan negara telah

”menyimpang” dari maksud adanya? Kendati kesimpulan belum dapat

diambil, tetapi himpunan peristiwa dan refleksi atasnya, tidak dapat

diabaikan begitu saja. Dalam batas tertentu, dapat dikatakan bahwa

senyatanya ada pengalaman bernegara yang tidak mudah dijelaskan hanya

melalui analisis atas kebijakan, aktor, atau peristiwa politik.

Apa yang tampak dari gejala tersebut adalah bahwa rakyat masih harus

berjuang (sendiri) untuk mendapatkan ”kebutuhan dasar”-nya dan

melindungi apa yang menjadi hak dasarnya sebagai pribadi (warga) dari

bangsa yang merdeka. Seakan-akan ia berhadapan dengan ”pribadi lain”,

yang memiliki ”kehendak” yang berseberangan dengannya. Riuh lini masa

media sosial merespons pernyataan ”silakan kalau mau cari negara lain”,

dalam batas tertentu, mencerminkan situasi tersebut (Kompas.id,

20/7/2026). Apakah ini hanya gejala biasa atau suatu fenomena gunung es?

3Upaya paksa

Jika rentetan kejadian yang disebutkan di atas hanyalah suatu gejala biasa,

tentu penyelesaiannya relatif mudah, yakni lakukan perbaikan di sana-sini.

Dalam hidup bernegara kita, koreksi sebenarnya telah beberapa kali

berlangsung. Gerakan Reformasi 1998 merupakan satu di antaranya.

Bahkan, dalam kerangka ini, pemilu reguler, keberadaan parlemen, dan

kritik harian yang muncul dari berbagai media dapat dikatakan sebagai

bagian dari (upaya koreksi) itu. Masalahnya, kesemua itu seperti kinerja

suatu siklus. Masalah berulang. Koreksi menjadi semacam penyegaran

kembali, dan tidak pernah sampai pada jantung masalah.

Apa yang sebenarnya sedang dipersoalkan oleh pertanyaan-pertanyaan di

atas? Bahwa ternyata kehendak umum (general will) sebagaimana maksud

Jean-Jacques Rousseau bukan satu-satunya pihak yang kompatibel dengan

negara. Adalah ternyata terdapat kemungkinan particular will bekerja

melalui negara. Bahkan, jika kita membaca kembali berbagai teori tentang

demokrasi, negara hukum, teori kritis, atau gerakan hak-hak asasi manusia,

selain pada dirinya memuat kritik terhadap kinerja negara, pada sisi yang

lain dapat dibaca sebagai ”saksi utama” tentang kemungkinan tersebut.

Berbagai pemikiran tersebut memang berhasil membongkar ”kinerja

buruk” institusi atau menyingkap kepentingan apa yang bekerja melalui

negara, tetapi sebenarnya masih bekerja dalam horizon yang sama.

4Ujungnya bisa suatu revolusi, reformasi, atau perbaikan, tetapi kesemuanya

dapat dikatakan belum menyentuh pokok masalah sehingga pada akhirnya

”sejarah terulang kembali dengan sendirinya”.

Negara, sebagai produk sejarah, rupanya telah bergeser seakan-akan

”terberi” dan tidak lagi dipersoalkan secara filosofis. Optik Hobbesian

mungkin akan mengatakan bahwa negara merupakan keniscayaan

mengingat rasa takut serba pekat dan gelap yang mendesak-desak dari

belakang (B Herry Priyono, 2022: 232). Negara diperlukan untuk mengatasi

berbagai hal dan oleh karena itu kepadanya diberikan seluruh kapasitas

yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan. Pada mulanya adalah deskripsi

sosiologis dari Weber ketika merumuskan negara sebagai institusi yang

berhasil mengklaim monopoli penggunaan sarana kekerasan fisik yang sah

di dalam suatu wilayah tertentu seiring waktu diterima dan mendapatkan

makna normatif.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa suatu komunitas bisa saja

bermaksud membentuk negara yang mengabdi kepada dirinya, tetapi

kinerja konseptual membuat langkah tersebut (mungkin) tanpa disadarinya

justru sedang mengaktualkan rumusan yang awalnya hanya merupakan

pengandaian atau deskripsi teoritik.

Singkatnya ada jarak, lebar dan historis, antara ”yang ingin dibuat” dan

”yang terselenggara”. Ketika mendapati ”apa yang ada”, tidak tersedia

fasilitas konstitusional untuk mengoreksinya karena semua bekerja dalam

5horizon yang sama. Particular will, dalam hal ini, tidak perlu bersusah

payah menemukan cara untuk bekerja melalui negara karena yang terjadi

justru kenyataan di mana general will-lah yang kesulitan bekerja melalui

negara. Pertanyaan di awal uraian ini memungkinkan kita menyingkap

yang tersembunyi rapi dalam sejarah, yakni bahwa negara lebih dekat

dengan institusionalisasi upaya paksa ketimbang usaha bersama.

Hal itulah yang mungkin menjelaskan mengapa negara akhirnya (hanya)

menjadi obyek ”perebutan”—karena bekerja dengannya membuat suatu

will menjadi kenyataan, sah dan benar. ”Sengketa otoritas hukum” yang

menguncang public discourse mungkin dapat dibaca sebagai bukti keras

akan hal tersebut (Kompas, 13/7/2026).

Pemilu yang dimaksudkan menjadi wahana bagi kehendak umum

melakukan koreksi dan pembaruan telah bergeser menjadi semata-mata

sebagai jalan konstitusional bekerja melalui negara. Jika demikian pokok

soalnya, apakah kita masih punya cara untuk mengatasinya? Pada titik ini,

kita merasa bahwa jalan terbaiknya adalah ”kembali ke jati diri bangsa,

bukan menjadi orang lain” (Firman Noor, Kompas.id, 6/1/2026), melalui

peristiwa paling penting dalam sejarah bernegara, yakni proklamasi

kemerdekaan dan pembentukan negara melalui UUD’45.

6Usaha Bersama

Kolonialisme, dengan seluruh kehadirannya, dalam optik ini, dapat

dikatakan merupakan badan wadag dari upaya paksa. Selama berabad-

abad, hal yang telah tampak benar, legal dan sudah selalu begitu, pada

akhirnya dapat dikenali sosok aslinya, dengan semua maksud dan

kepentingannya. Beberapa peristiwa dan teks historis dapat digunakan

untuk memperlihatkan hadirnya kemampuan ”menyingkap yang

tersembunyi”.

Pertama, kemunculan kolom berjudul ”Als Ik Een Nederlander Was”

(Seandainya Aku Seorang Belanda) yang ditulis oleh RM Soewardi

Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) yang dimuat pada surat kabar De

Express di tahun 1913. Pada tahun tersebut, Belanda hendak merayakan 100

tahun terbebas dari Perancis secara besar-besaran, dan untuk keperluan

pembiayaan kegiatan tersebut, penguasa kolonial hendak menarik uang

dari rakyat. Opini tersebut, tidak hanya kritik, tetapi juga melucuti

kolonialisme, dengan cara mengandaikan dirinya adalah orang Belanda.

Kedua, keberadaan manifesto politik 1925 (Perhimpunan Indonesia), dan

nota pembelaan Moh Hatta dan Soekarno, dengan cara masing-masing, jika

dilihat dari perspektif ini, pada dasarnya adalah upaya yang

memperlihatkan (a) bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia berada di

bawah kekuasaan bangsa lain; dan (b) bahwa oleh karena itu, segala yang

7menjadi ”milik bangsa” sudah selalu diambil untuk keperluan bangsa lain,

dan bangsa akan terus demikian kecuali ada usaha bersama untuk

mengubah nasibnya.

Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD’45,

merupakan peristiwa dan teks, yang dapat dikatakan membongkar

penyamaran upaya paksa (baca: kolonial), dan pada saat yang sama,

menampilkan bangsa Indonesia, sebagai subyek Merdeka. Lebih dari itu,

yang Merdeka, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mendirikan negara,

sebagai cara untuk menyelenggarakan kemerdekannya.

Apa yang mungkin dapat dikatakan sebagai ”pikiran” bangsa Indonesia

adalah suatu jalan pikiran berbeda, yakni bahwa (ber)-negara

dimungkinkan (i) berbasis pada kemerdekaan, dan bertujuan

menyelenggarakan kemerdekaan; (ii) kemerdekaan bukan sumber konflik

yang tidak berkesudahan, sebaliknya merupakan jalan utama bagi usaha

bersama, dan dapat dikatakan bahwa usaha bersama, ialah manifestasi

kemerdekaan itu sendiri; (iii) oleh karena itu, dalam desain ini, ketika

muncul konflik atau perbedaan diantara ”yang merdeka”, penyelesaiannya

melalui musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan bukan

dengan kekerasan atau dominasi (suara terbanyak); dan (iv) penjajahan

tidak dilihatnya sebagai serangan suatu bangsa kepada bangsa lain, tetapi

serangan penjajah pada konstitusi hidup bersama, yakni perikemanusiaan

dan perikeadilan; serta (v) atas dasar itulah, bagi bangsa Indonesia, segala

upaya paksa (koersi, perang, dll), dapat diatasi dengan usaha bersama

8seluruh bangsa untuk menciptakan tata dunia baru, yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan kesemuanya itu, dapat dikatakan bahwa peristiwa kemerdekaan,

adalah juga suatu pergeseran paradigma (paradigm shift): tidak hanya

mengakhiri penjajahan (fisik), akan tetapi juga mengubah colonial way of

thinking (dominasi, ”upaya paksa”) menjadi Indonesian way of thinking

(kemerdekaan, usaha bersama).

Jika nalar tersebut dapat digunakan, maka pertanyaan substantial lain

secara inheren hadir, yakni bangunan seperti apa yang ”pas” (kongruen)

dengan jalan pikiran tersebut? Apa yang mungkin kurang mendapatkan

perhatian dan studi lebih lanjut adalah bahwa dalam Pidato 1 Juni 1945 di

depan sidang BPUPK, Ir Sukarno tidak hanya menyodorkan lima prinsip

yang menjadi fondasi negara, melainkan juga mengusulkan tubuh yang

cocok berdiri di atas fondasi tersebut, yakni Negara Gotong Royong:

”Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!

Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”.

Dalam kesempatan lain, Drs Moh Hatta, pada sidang BPUPK tanggal 15 Juli

1945, mengatakan: ”Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru.

Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita

bikin, jangan jadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus,

kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong

royong, usaha bersama: tujuan kita ialah memperbarui masyarakat. Tetapi

9di sebelah itu, jangan lah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas

kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara

kekuasaan.” Pertanyaanya, mengapa negara gotong royong dan negara

pengurus kurang mendapatkan tempat?

Selanjutnya

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam momen kemerdekaan dan

pendirian negara, bangsa Indonesia mengajukan suatu jalan pikiran baru

yang menggantikan upaya paksa dengan usaha bersama sebagai prinsip

penyelenggaraan kehidupan bersama. Masalahnya, apakah cara berpikir

tersebut telah benar-benar terinstitusionalisasi, ataukah terdapat kendala

disana-sini, sedemikian sehingga bangsa belum punya momentum sejarah

yang memungkinkannya mentransformasi bangunan yang ada, agar

”cocok” dengan fondasi yang telah ada.

Dengan demikian, setiap gejala yang menjauhkan negara dari

penyelenggaraan kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai kegagalan

kebijakan, tetapi patut diperiksa sebagai kemungkinan bekerjanya kembali

prinsip penyelenggaraan kehidupan bersama yang telah ditolak ketika

republik ini didirikan. Hal ini penting, agar bangsa tidak berputar-putar

dalam lintasan yang sama, tetapi akan punya kemampuan membentuk

suatu energi sejarah dalam formasi usaha bersama.

10Apabila pembacaan tersebut digunakan untuk melihat keadaan sekarang,

Edisi Khusus Ulang Tahun Harian Kompas (29/7/2026) memberi gambaran

yang relatif utuh mengenai jarak antara paradigma kemerdekaan dan

pengalaman hidup bernegara. Harapan (tentu) masih ada, kendati jaraknya

dengan kenyataan telah makin jauh. Pemimpin Redaksi Harian Kompas,

Haryo Damardono, nampak(nya) menulis dengan ”berat”: ”Menjaga

Pendar Lilin di Tengah Badai”…

Pada kalimat akhir, ditulisnya: ”Dunia sudah gelap, mari kita bersama-

sama, bahu-membahu, menjaga lilin-lilin ini agar tetap hidup.” Jika kita

boleh sedikit menggeser sudut pesan tersebut, barangkali susunannya

menjadi seperti ini: ”…menjaga lilin-lilin ini agar tetap hidup, dan dari

sanalah republik ditata kembali.” Menata kembali republik bukan berarti

mencari jalan baru, melainkan mengembalikan penyelenggaraan negara

kepada jalan pikiran kemerdekaan: dari upaya paksa menuju usaha

bersama.

Sudirman Said Rektor Universitas Harkat Negeri