Pahlawan dan Korupsi

“…tatkala negara yang dibentuknya sendiri telah bergerak jauh dari tujuan, maka rakyat bergerak membentuk ruang kemungkinan baru agar perbaikan bisa dilakukan.”

Apa kaitannya pahlawan dan kepahlawanan dengan korupsi? Percaya atau tidak, pertanyaan ini terus terngiang-ngiang, terutama setelah ada elite politik yang mengingatkan bahwa pada masa awal kemerdekaan para pejuang mengandalkan dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, para pejuang akan mati kelaparan, dan sangat mungkin langkah tidak sampai.

Pandangan ini sendiri mungkin sekali dalam satu garis teori yang mengatakan bahwa jika suatu gerilya bertahan lama, pastilah gerakan tersebut memperoleh dukungan rakyat. Jika tidak, maka dengan isolasi pergerakan makanan, akan dengan segera berakhir suatu perlawanan.

Dalam berbagai kisah perubahan di banyak negeri, kerangka kerja tersebut juga muncul. Apa yang terjadi di Filipina, dan di Indonesia sendiri pada 1998, sebenarnya memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa keberadaan dukungan rakyat akan memberi makna yang sangat besar. Bukan hanya dukungan bahan kebutuhan, tetapi juga legitimasi.

Oleh sebab itulah, setiap abuse of power akan senantiasa memutus hubungan antara kekuatan perubahan dan rakyat. Apakah melalui pembatasan pertemuan, restriksi berorganisasi, hingga menekan kebebasan berbicara. Dan, barangkali karena faktor itu pula, mereka yang menguasai tribune kekuasaan, juga berlomba untuk mendekat kepada rakyat dan memelihara dukungan, walaupun telah tidak lagi di panggung formal.

Dukungan rakyat demikian penting artinya, dan bahkan apabila kita menarik garis waktu ke belakang, maka akan juga terlihat jelas bahwa rakyatlah yang sesungguhnya memberi makna nyata pada kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Pertama, jika kita kembali kepada konfigurasi politik nasional dan politik global pada Agustus 1945, akan tergambar bahwa faktor eksternal lebih memberi ruang kesempatan ketimbang konfigurasi politik nasional.

Para pemimpin dengan keberanian dan jiwa patriot telah mengambil langkah yang tidak terduga, yakni menyatakan Indonesia merdeka. Padahal apa yang kita punya? Dalam amanat kemerdekaan tahun 1946, Bung Karno secara gamblang mengatakan bahwa modal kita hanya spirit, yakni rasa ingin yang sangat kuat untuk merdeka.

Kedua, masalah muncul persis setelah kemerdekaan dinyatakan. Pemerintahan Bala Tentara Pendudukan masih eksis dan memegang kendali pemerintahan. Pada saat yang bersamaan ada kabar bahwa sekutu akan segera masuk. Bagaimana mengatasi situasi yang pelik dan menentukan hari depan kemerdekaan? Secara tidak terduga, terutama jika dilihat dari perspektif yang lebih strategis, kendati mungkin para pejuang terus merintis jalan, muncul suatu peristiwa yang demikian penting artinya. Yakni, mobilisasi besar di Lapangan Ikada (19 September 1945) dan perjuangan 10 November 1945 yang demikian menyejarah.

Pada 10 November, kendati elite Jakarta kurang mendukung karena tengah melakukan diplomasi, gelora rakyat yang tidak terbendung menunjukkan kepada dunia bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh dunia.

Apa yang menjadi penting untuk menjadi bahan refleksi adalah bahwa dukungan rakyat yang kuat, jiwa dan raga, serta harta benda, telah menjadikan gagasan Indonesia menjadi nyata dan hidup.

Pada tahap selanjutnya, dukungan rakyat makin luas, terutama jika dikaitkan dengan perlawanan bersenjata dan gerilya, yang kesemuanya itu dimungkinkan karena adanya bantuan dari pihak rakyat. Para sejarawan dengan pendekatan yang tidak hanya memberikan perhatian pada peran elite, makin membuka mata publik bahwa peran rakyat demikian besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara.

Bukan hanya itu, tatkala negara yang dibentuknya sendiri telah bergerak jauh dari tujuan, maka rakyat bergerak membentuk ruang kemungkinan baru agar perbaikan bisa dilakukan.

Korupsi

Dari mana datangnya korupsi? Para ahli mungkin bisa bertukar pikiran untuk menjelaskan secara baik asal-usulnya. Namun, bagi publik, korupsi jelas merupakan problem mendasar yang mengganggu bangunan tata hidup bersama. Masalahnya: mengapa praktik korupsi dari waktu ke waktu menunjukkan gerak grafik yang naik?

Sementara langkah pemberantasan korupsi terus diperbaiki dan pada masa kampanye terus disuarakan sebagai agenda utama? Apakah ada yang salah dalam strategi, atau bahkan kesalahan pada tingkat yang lebih awal: mendefinisikan apa itu korupsi? Para ahli telah memberi penjelasan, termasuk di antaranya B Herry Priyono, yang dari padanya dapat diduga bahwa sangat mungkin kesalahan datang dari pangkal.

Memang, dalam praktik hari-hari ini, apa yang disebut sebagai korupsi sangat lekat dengan bagaimana perbuatan itu didefinisikan. Jika dilihat dari kerangka hukum, jelaslah bahwa sesuatu dinyatakan tindak pidana korupsi jika dan hanya jika masuk dalam kategori hukum atau ada di dalam pasal.

Apabila publik, dengan rasa keadilannya, memandang bahwa suatu perbuatan telah masuk kategori korupsi, sementara ketentuan tidak memasukkannya, maka jelas perbuatan tersebut tidak akan terkena sanksi hukum. Demikian itulah yang berlangsung. Publik dapat segera paham bahwa pada akhir perdebatan yang terjadi ialah perdebatan tentang pasal, pengertian dan tentu tafsir atasnya. Soalnya: siapa yang paling berhak memberikan tafsir?

Pertanyaan terakhir tersebut tentu bukan dimaksudkan untuk memproblematisasi, tetapi demi mengangkat problem tersebut ke level yang melampaui teks formil dan meletakkan problem ke arena publik (republik). Masalahnya, bukan lagi sekadar apakah ada di wilayah legal formal, melainkan di dalam arena hidup publik, yang dalam hal ini hendak digunakan kategori wajar ataukah tidak.

Adapun kewajaran sendiri hendak dilandaskan pada esensi dari apa yang di atas disebut sebagai dukungan rakyat. Kemerdekaan adalah reaksi publik atas relasi yang tidak wajar. Suatu relasi di mana yang berhak justru berkuasa dan mengatur nasib bangsa lain. Ketidakwajaran tersebut dirumuskan secara sangat adi manusiawi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa….”

Dengan perspektif tersebut, korupsi bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan peristiwa kebangsaan. Praktik korupsi sudah tidak memadai dipandang sebagai ‘tindak mengambil’, tetapi suatu ‘tindak merusak’. Lantas apa yang dirusaknya? Jika diperkenankan untuk memberikan pandangan atas apa yang sungguh-sungguh dirusak, dapat dikatakan bahwa yang dirusak ialah jiwa bangsa itu sendiri. Apa maksudnya? Yakni bahwa apa yang diperjuangkan, dibela dengan jiwa raga, ternyata menjadi tempat subur bagi tindakan yang ingin dihilangkan dari bumi pertiwi.

Kemerdekaan adalah pintu bagi hari depan yang baru. Hari depan di mana tidak ada lagi tindakan yang tidak dibenarkan oleh moral merdeka. Adanya tindak korupsi berarti mengabaikan segala pengorbanan para pahlawan yang membentuk Indonesia.

Lewat nalar itu pula, barangkali akan lebih mudah dijelaskan mengapa korupsi masih tetap ada dan malah berkembang? Salah satu sebabnya tentu karena negara telah dirusak lapisan moralnya, sehingga kesanggupannya untuk melahirkan tata hidup yang tidak memberi tempat pada segala tindakan yang anti-republik telah mengalami penurunan.

Tidak saja kerangka legal formal yang mengalami penurunan kemampuan, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kontestasi politik yang dimaksudkan untuk menemukan dia yang paling baik moral politiknya, dalam kenyataan justru menjadi pintu bagi mereka yang sanggup menerobos batas-batas kepatutan. Demikian halnya ekonomi dan sosial, yang konstruksinya memungkinkan kesenjangan yang lebar dan membiarkan sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan.

Jalan Kewajaran

Kita tentu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia berkembang demikian cepat. Ragam penyesuaian telah dan sedang serta mungkin akan terus berlangsung. Apa yang dulu dianggap ideal, bisa jadi kini telah berkebalikan. Generasi baru bisa saja punya pandangan-pandangan baru, sebagai akibat pergaulan global dan barangkali juga akibat dari keadaan yang berubah.

Meski demikian, kita dapat mengatakan bahwa di antara berbagai perubahan tersebut, terdapat hal-hal yang tidak terbantahkan, yang akan memaksa kita sebagai bangsa untuk pulang kepada nilai-nilai dasar republik. Salah satu yang paling aktual ialah kenyataan perubahan iklim, yang apabila digunakan kacamata Gandhi, maka dapat dikatakan bahwa kesemua itu merupakan akibat dari ketidakwajaran (baca: keserakahan).

Secara teknis, keadaan tersebut tentu akan memaksa penyesuaian di sana-sini. Ekologi tidak mungkin lagi sepenuhnya ada dalam kendali ekonomi, bahkan mungkin harus diubah 180 derajat? Apa mungkin secara drastis. Rasanya tidak, walaupun jalan ke arah itu mau tidak mau harus dilewati, jika kita tidak ingin keadaan semakin buruk.

Pada titik inilah kita ingin mengatakan bahwa telah tiba waktunya di mana kewajaran menjadi paradigma dalam hidup bersama kita, sedemikian rupa sehingga segala ketidakwajaran dapat dikendalikan oleh hukum, karena memang sedari awal dikonstruksi untuk mengendalikan dan bukan untuk melayani ketidakwajaran.

Jalan kewajaran inilah yang kita harapkan dapat memulihkan jiwa republik yang telah dirusak oleh tindak korupsi. Namun, kita juga menyadari bahwa kesembuhan total dari sesuatu yang telah berbentuk laksana kanker harus mungkin terjadi jika ada tindakan khusus pada penyebab utama. Terhadap hal yang besar dan berat, tidak mungkin diselenggarakan dalam tempo bertahap.

Rumus yang tersimpan dalam teks Proklamasi dapat digunakan, yakni perlunya suatu operasi, atau tindakan cepat, agar sumber penyakit bangsa dapat diatasi. Baru setelah sumber utama diangkat, dibutuhkan cukup waktu untuk pemulihan. Apakah mungkin dilakukan?

Pernyataan pemimpin nasional dan langkah-langkah yang ingin diambil menampilkan secara terang suatu watak patriotik. Sebagaimana disinggung di atas bahwa sikap memberi hormat kepada rakyat, atas jasa-jasa ketika menolong para pejuang kemerdekaan, memberi pesan kuat suatu keinginan untuk tidak menyia-nyiakan segala yang telah diberikan oleh para pahlawan.

Gerak negara yang benar, yang sepenuhnya dalam koridor dasar negara dan konstitusi serta mengabdi untuk kepentingan publik, akan dapat dibaca sebagai sikap terpuji dan luhur untuk menghormati pengorbanan para pahlawan yang membentuk Indonesia. Dengan teguh dan sikap setia pada apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, maka segala bentuk korupsi dan derivasinya akan bisa dihilangkan dari Indonesia.

 


Artikel ini dipublikasikan pertama kali oleh penulis melalui https://mediaindonesia.com/opini/715687/pahlawan-dan-korupsi pada 7 Novermber 2024.

Sedikit Membedah “TILIK”

Tilik adalah manifestasi guyub. Desa adalah entitas organik, yang orang-orang didalamnya adalah sebuah keluarga besar.

Dari sisi akting film dan tatakelola ‘panggung’ saya masih awam. Dalam film ‘Tilik’, saya hanya bisa menikmati adegan demi adegan dengan perasaan haru biru. Ada kejenakaan, kejengkelan dan keharuan yang bercampur baur. Tentu perasaan saya terseret pada pemain bintang Bu Tedjo yang bermain cemerlang dan amat menjiwai. Termasuk aktris Yu Ning yang berusaha mengimbangi Bu Tedjo. Meski awam film, dibanding sinetron atau film TV (FTV), saya menilai Tilik jauh lebih bermutu.

Film pendek itu cukup memotret pernik kehidupan ‘wong Ndeso’ yang apa adanya. Perbincangan keseharian yang ngalor ngidul dengan gosip gosip aktual di desa terasa nyata dan apik ditampilkan. Saya merasa begitulah umumnya kehidupan warga dengan segala keluguan dan pengetahuan yang dimiliki.

Ada beberapa pesan penting dari film itu yang patut ditangkap. Pertama, soal guyup. Tilik adalah manifestasi guyub. Desa adalah entitas organik, yang orang-orang didalamnya adalah sebuah keluarga besar. Satu orang punya hajat atau mungkin kena musibah warga lain turut perhatian dan nyengkuyung (turut memberi dukungan/bantuan).

Mereka melakukan upaya apa saja, kontribusi apa saja agar bisa terlibat atau partisipasi sebagai bagian dari ‘keluarga’. Tilik adalah potret kecil dalam ekspresi keguyuban warga di pedesaan. Menurut saya fenomena tilik adalah bentuk asuransi sosial di tengah warga khususnya di pedesaan. Dan Desa punya banyak stok sosial macam itu. Jika mau melihat potret lain yang serupa tilik bisa diangkat kisah kisah lain seperti ‘lelayu’, ‘kerja bhakti’, ‘rewang’ dll.

Memang tak semua desa masih ‘hidup’ tradisi keguyuban. Banyak desa sudah berubah menjadi ‘kota’ dan diwarnai kehidupan kota yang cenderung individualistik dan materialistik yang memudarkan kehidupan guyub. Warna kota sudah mulai menerobos kehidupan desa, meski masih banyak tradisi yang mampu bertahan, Tilik atau tilikan satu diantaranya.

Kedua, egoisme yang menjadi ‘musuh’. Adalah tokoh Dian yang menjadi gosip warga. Dian tampaknya sosok yang punya dunia lain. Punya gaya pergaulan lain dan mungkin karena wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya. Boleh jadi Dian kurang bergaul dengan warga yg kebetulan punya kelebihan, cantik.

Persoalannya bukan soal cantik, tapi perilaku Dian yang mungkin tidak banyak gaul dengan warga membuat gosip bertebaran. Mungkin beda jika Dian, yang cantik dan mungkin juga pintar, berada dalam radius pergaulan warga. Yang terjadi mungkin adalah pujian. Intinya, bahwa dalam kehidupan dipedesaan, kebersamaan dalam pergaulan sosial sangat penting dan utama.

Ketiga, soal nilai. Masih dalam tokoh gosip Dian. Meski tak jelas kebenarannya, Dian dipertanyakan perilaku dan gaya hidupnya. Sorotan terhadap Dian atas perilakunya dengan orang tak dikenal dan materi yang diperolehnya menjadi tanda tanya warga desa.

Warga tak mesti benar dalam memandang Dian, tapi penilaian warga masih mengandung unsur nilai tentang pergaulan dan bagaimana orang mendapatkan materi. Ada semacam rasionalisasi nilai yang sebenarnya masih hidup diwarga, khususnya pedesaan.

Keempat, gosip dan tekanan sosial. Film Tilik menggambarkan betapa beratnya hidup di tengah warga, utamanya dalam menghadapi gosip. Obrolan sepanjang perjalan menuju rumah sakit itu adalah juga obrolan keseharian warga. Sementara itu omongan warga bagi kebanyakan orang adalah ‘nyata’. Menjadi semacam ‘hukuman’ yang tak ringan. Oleh karena itu banyak warga pedesaan sangat menjaga perilaku dan pergaulanyanya, agar tidak jadi ‘omongan’ warga. Disitu beratnya hidup dipedesaan yang membuat sebagian memilih kehidupan kota yang cuek dan tak peduli.

Secara umum saya menganggap film itu bagus. Dan saya memberi apresiasi yang tinggi pada mereka yang bekerja membuat film itu. Selain kreatif dan cerdas, saya menganggap para sineas dibalik film tilik itu adalah penyambung lidah kebudayaan.

Keteladanan Pemimpin dalam Demokrasi

Keteladanan pemimpin menjadi pondasi bagi tegaknya demokrasi yang adil dan transparan. Dalam sistem demokrasi, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan bagi masyarakat. Keteladanan ini menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik, integritas, serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pada hakikatnya, keteladanan pemimpin bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, yakni transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan integritas. Ketika seorang pemimpin mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat akan semakin percaya pada sistem pemerintahan yang ada dan lebih bersemangat berpartisipasi dalam proses politik. Sebaliknya, tanpa keteladanan, seorang pemimpin berisiko merusak kepercayaan publik, yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik.

Contoh dari keteladanan yang buruk bisa dilihat dari kasus Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang. Pada tahun 2020, Abe mengundurkan diri setelah tersandung skandal favoritisme dalam pengadaan beasiswa. Meski Abe dikenal sebagai sosok pemimpin berpengaruh dengan agenda reformasi yang besar, kasus ini menggerus kepercayaan publik dan memaksanya untuk mundur. Insiden ini memperjelas bahwa keteladanan dalam hal etika dan transparansi sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Shinzo Abe (Getty Images, BBC)

Kasus serupa terjadi di Korea Selatan. Mantan Presiden Park Geun-hye dilengserkan dari jabatannya pada 2017 setelah terlibat dalam skandal korupsi besar. Protes masif yang terjadi pada 2016 menunjukkan bagaimana keteladanan yang buruk dalam kepemimpinan bisa mempengaruhi kestabilan negara dan kepercayaan publik pada pemerintah.

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga menghadapi tantangan serupa terkait keteladanan dalam lingkup keluarga. Putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, menjadi sorotan publik terkait dugaan konflik kepentingan dalam beberapa proyek pemerintah di Solo yang melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Meski tuduhan tersebut belum terbukti, persepsi negatif terhadap adanya benturan kepentingan dapat mencederai integritas pemerintahan.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi putranya Gibran Rakabuming (kanan) menyalami warga di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: ANTARA FOTO/Rachman

Tidak hanya Gibran, perhatian publik juga tertuju pada Kaesang Pangarep, putra lainnya, serta menantu presiden, Bobby Nasution, yang belakangan disorot karena menggunakan jet pribadi. Isu ini, disertai dengan kekayaan yang bertambah pesat di kalangan keluarga presiden, menimbulkan persepsi adanya gratifikasi atau benturan kepentingan. Hal ini mengingatkan bahwa persepsi publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi ancaman serius bagi kepercayaan terhadap pemerintah.

Keteladanan pemimpin tidak hanya berarti menghindari korupsi, tetapi juga mencegah situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Setiap tindakan dan keputusan pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

Dalam konteks indeks demokrasi, Indonesia menghadapi tantangan serius. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari 6,10 pada 2021 menjadi 5,95 pada 2022, dan hanya sedikit naik menjadi 6,01 pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan, Indonesia masih bergulat dengan masalah transparansi dan akuntabilitas yang membayangi pemerintahan.

Sebagai perbandingan, Singapura, yang berada dalam kategori negara demokrasi tinggi, justru mengalami peningkatan indeks demokrasi dari 6,57 pada 2021 menjadi 6,66 pada 2023. Kenaikan ini menggambarkan perbaikan dalam aspek tata kelola dan transparansi, meski isu kebebasan politik masih menjadi sorotan di negara tersebut.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia juga menyentuh aspek iklim investasi. Rumitnya proses perizinan dan tingginya “biaya tambahan” menjadi hambatan signifikan bagi investor. Kondisi ini membuat lingkungan bisnis di Indonesia kurang menarik bagi investor asing. Kurangnya reformasi dalam birokrasi dan minimnya transparansi dalam proses perizinan memperburuk kepercayaan investor, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Banyak investor asing yang akhirnya memilih negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, atau Filipina, yang menawarkan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan bersih dari praktik-praktik yang tidak transparan. Jika tidak ada upaya reformasi yang serius, Indonesia berisiko kehilangan kesempatan investasi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, keteladanan pemimpin sangat penting dalam menjaga kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan menjaga stabilitas demokrasi. Pemimpin harus berkomitmen untuk menjalankan peran mereka dengan integritas yang tinggi, serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Dengan keteladanan, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan memastikan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Pancasila dan Nasionalisme Baru

Apakah ”segala hal” yang ada di masa lalu merupakan satu kesatuan yang utuh ataukah masih merupakan bagian-bagian yang terpisah?

Bagaimana keadaan idealnya? Apakah seluruh warga bangsa, tanpa terkecuali, berhak atas seluruh ”hal” di masa lalu ataukah masih terdapat ”hal tertentu” yang (masih) bersifat eksklusif?

Masalah ini memiliki relevansi, mengingat muncul dialog publik, yang dipicu oleh pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait ”posisi” Ir Soekarno. Pernyataan Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, bahwa Sang Proklamator adalah ”milik” bangsa tidak hanya merupakan jawaban, tetapi juga telah mengirim pesan persatuan yang kuat.

Justru dari situlah publik laksana memperoleh pintu masuk yang elegan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, terkait dengan ”segala hal” di masa lalu, baik makna maupun tempatnya dalam seluruh perjalanan bangsa.

Kesadaran dalam kebersamaan akan membuat setiap warga bangsa memiliki kesempatan sama untuk menggali dan menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah, dengan keragaman lensa, tetapi didasarkan pada maksud yang sama, yakni mengokohkan langkah bangsa mencapai tujuan mulianya.

Pembangunan seharusnya tidak sekadar mengejar capaian ekonomi, tetapi menjadi bagian dari upaya membentuk masa depan bersama.

Nasionalisme

Pada titik inilah tinjauan strategis dibutuhkan, yakni upaya belajar dari ”yang lalu” tentang bagaimana melihat ”kenyataan” dan melahirkan respons sejarah atasnya. Dari padanya diharapkan diperoleh ”pengetahuan baru” untuk menata langkah bangsa ke depan.

Suatu momen sejarah yang sangat penting adalah ketika mereka yang terjajah mengalami apa yang akan disebut di sini sebagai mendapatkan dua kesadaran sekaligus. Satu, bahwa akhirnya kolonialisme dapat dilihat sebagai kenyataan, sebagaimana adanya.

Apa yang (mungkin) semula dianggap sebagai aksi perdagangan dengan segala turunannya ternyata adalah kolonialisme, dengan wajah asli, yang eksklusif (dan mengeksklusi), diskriminatif dan eksploitatif.

Lebih dari itu, berbagai pihak dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda-beda menyadari bahwa setiap elemen sesungguhnya mendapatkan perlakuan yang sama, yakni aksi yang tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dua, bahwa akhirnya ”yang terjajah” bertemu dengan kesadaran bahwa kolonialisme hanya dapat diakhiri, jika dan hanya jika, ada upaya sengaja dalam kerangka persatuan.

Dengan lensa itulah, tiga teks hendak diajukan di sini, untuk melihat bagaimana suatu respons sejarah bergerak. Kesatu, manifesto politik yang dikeluarkan Perhimpunan Indonesia (Mohammad Hatta ada di dalamnya) pada 1923 di Belanda. Begawan sejarah Prof Sartono Kartodirdjo mengatakan, manifesto politik adalah fakta historis mengacu ke suatu titik puncak perkembangan gerakan nasionalis.

Kedua, sebuah teks yang ditulis Ir Soekarno, ”Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, di Suluh Indonesia Muda (1926). Dari teks, tampak bagaimana seorang Soekarno muda (usia 25) menaruh perhatian besar pada kenyataan di mana kekuatan-kekuatan utama pergerakan masih berpisah jalan.

Bagi Soekarno, perpecahan dengan segala bentuknya merupakan pintu utama bagi masalah-masalah yang merendahkan martabat bangsa: ”… jikalau kita semua insaf, bahwa dalam percerai-beraian itu letaknya benih perbudakan kita; jikalau kita semua insaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya via dolorosa”.

Soekarno dalam keyakinan bahwa persatuan dan hanya persatuan yang akan mampu membawa bangsa kepada impiannya: ”…, bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita: Indonesia-Merdeka!” (Soekarno, 1926).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa persatuan belum juga terbit? Dalam teks itu digambarkan bahwa bisa menerima juga harus bisa memberi.

Pancasila, dalam hal ini, diletakkan sebagai fundamen persatuan, baik dalam perjuangan emansipasi maupun membentuk negara dengan elemen dasarnya adalah kemerdekaan bangsa.

Ketiga, Sumpah Pemuda 1928, yang memuat suatu ikrar tentang (1) satu Tanah Air, (2) satu bangsa, dan (3) menjunjung tinggi bahasa persatuan.

Kata ”Indonesia” sendiri telah menjadi kata sangat sarat dengan makna dan watak emansipasi. Secara sederhana, Indonesia adalah tujuan dari seluruh perjuangan dan bahkan langkah perjuangan itu sendiri.

Dalam batas tertentu, Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai tindakan yang menyimpulkan seluruh proses sebelumnya, dengan cara membentuk entitas baru, yakni bangsa Indonesia. Indonesia menjadi tonggak persatuan dari ragam asal-usul dan sejarah. Artinya, Indonesia adalah persatuan atas dasar tujuan yang sama, yakni kemerdekaan, dalam makna yang seluas-luasnya.

Secara demikian, pembentukan entitas baru menjadi tahap lanjut dari upaya membebaskan diri dari hegemoni kolonial. Sebutan ”kami” menjadi mungkin dan monumental.

Pancasila

Pada 1 Juni 2016, terbit Keppres No 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kini telah sewindu lamanya. Latar belakangnya bisa dibaca pada bagian menimbang, yang menyatakan: © untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir Soekarno, anggota BPUPKI di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Juga; (d) bahwa sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Kemudian; (e) bahwa rumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Soekarno, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Dari keterangan ini, publik dapat membaca asal-usul dan proses hingga akhirnya bangsa Indonesia menetapkan suatu dasar bagi bangunan negara yang didirikannya.

Ada tiga hal yang mungkin akan tampak atau terungkap jika penelusuran mendalam dilakukan. Satu, bahwa kemerdekaan atau mendirikan negara adalah soal kemauan dan bukan soal kesiapan. Segala soal yang ada di dalam tata kolonial hanya akan bisa diselesaikan dalam tata nasional.

Dua, bahwa bangsa membutuhkan suatu fundamen persatuan nasional yang kokoh. Bukan hanya fundamen untuk didirikan negara di atasnya, melainkan juga fundamen untuk menyelenggarakan perjuangan.

Tiga, bahwa perjuangan itu sendiri merupakan elemen dasar yang tidak terhindarkan dan bahkan menjadi syarat untuk mewujudkan semua cita-cita.

Baca juga: Pancasila dan Reorientasi Pembangunan

Baca juga: Politik Kebahagiaan

Ir Soekarno menegaskan: ”Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan! …,jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Panca Sila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, … — janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan.”

Kesemuanya itu dapat ditafsirkan sebagai suatu manifestasi dari aspirasi sejarah: ”bebas dari”. Yang dimaksud adalah terbebasnya bangsa dari seluruh belenggu kolonial dan pada waktu yang bersamaan segera terbentuk tata hidup baru yang sepenuhnya nasional.

Pancasila, dalam hal ini, diletakkan sebagai fundamen persatuan, baik dalam perjuangan emansipasi maupun membentuk negara dengan elemen dasarnya adalah kemerdekaan bangsa. Pancasila yang dirancang menjadi tempat bagi semua membuatnya memiliki sifat ”ke dalam”. Suatu sifat intrinsik, yang muncul dari kebutuhan pembangunan karakter bangsa (identitas bangsa), dan segala upaya mewujudkan kepentingan nasional.

Nasionalisme baru

Diakui atau tidak, rasanya belum semua masalah bangsa warisan kolonial bisa diatasi. Kesenjangan, kemiskinan, dan keterbelakangan masih menjadi bagian dari tata nasional kita.

Lebih dari itu, kini bangsa menghadapi masalah-masalah baru yang belum tampak pada awal abad XX. Seperti tantangan perubahan iklim dan masalah kesehatan global, integrasi ekonomi dunia yang membuat perekonomian nasional rentan terhadap perubahan geoekonomi, revolusi teknologi informasi yang menembus batas-batas geografi dan administrasi, serta berbagai masalah lainnya.

Sementara kekuatan sosial-ekonomi mengalami perubahan formasi, terutama munculnya kelas menengah baru, dengan karakter dan aspirasi juga baru. Kenyataan ini membutuhkan suatu watak baru dari fundamen persatuan bangsa.

Secara sederhana dapat dikatakan, telah muncul suatu kebutuhan obyektif untuk suatu penafsiran baru, penafsiran abad XXI. Apa yang diharapkan adalah adanya pandangan yang secara intrinsik berwatak inklusif, sosial, ekologis, kolaboratif. Jika keadaan abad XX menghendaki daya respons yang berakar pada sifat ”ke dalam”, keadaan abad XXI mensyaratkan sifat inklusif (”ke luar”).

Mengapa? Karena berbagai masalah yang ada, hampir tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara lama yang bersumber pada sifat ”ke dalam”.

Pada titik inilah, gagasan nasionalisme baru hendak didorong ke depan. Mengapa? Satu, dalam satu dasawarsa ini, publik bisa merasakan berkembangnya politik yang justru cenderung melemahkan kohesi sosial. Publik mungkin hidup dalam genangan pesan inklusi, tetapi dalam praktik yang berkembang justru watak eksklusif.

Hal ini mengakibatkan ada pihak yang merasa lebih berhak atas Republik dan karena itu (merasa) bisa bertindak mengeksklusi yang lain atau yang dipandang tak sejalan. Keadaan inilah yang amat perlu bertransformasi agar terbangun sikap inklusif, di mana setiap pihak diakui dan dihargai perannya dalam pembangunan. Bangsa butuh suatu watak baru dari persatuan, suatu watak dengan fundamen inklusif.

Dua, ide kemajuan yang dihela oleh sifat ”ke dalam” telah menghasilkan gerak pembangunan yang eksploitatif dan cenderung melahirkan ketidakadilan. Akibatnya, pembangunan (dengan sifat ”ke dalam”) yang dirancang menjadi bagian dari penyelesaian masalah bangsa justru hadir secara berkebalikan.

Pembangunan seharusnya tidak sekadar mengejar capaian ekonomi, tetapi menjadi bagian dari upaya membentuk masa depan bersama. Dengan demikian, pembangunan menjadi wahana yang menghilangkan segala sekat, diskriminasi dan eksklusivitas, yang ujungnya berupa keadilan sosial-ekologi, yang makin memperkokoh landasan persatuan nasional.

Setiap masa mempunyai tantangannya sendiri dan dengan demikian setiap masa juga punya jawabannya sendiri.

Ketiga, dunia yang makin terintegrasi, baik oleh masalah-masalah maupun oleh sistem dan teknologi, secara obyektif membutuhkan inklusivitas dan kebersamaan dalam kerangka kolaborasi sosial-global.

Identitas lama yang bersifat ke dalam harus bertransformasi menjadi identitas yang bersifat inklusif. Barangkali inilah momen sejarah di mana bangsa dipanggil untuk secara sengaja menempatkan diri sebagai warga global yang penuh tanggung jawab melahirkan tata dunia baru yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Hanya dengan pandangan kebangsaan yang baru, Indonesia akan mampu melahirkan kolaborasi global yang mengubah wajah dunia.

Akhirnya, nasionalisme baru merupakan upaya mengenali formasi bangsa hari-hari ini dan meletakkannya di atas tantangan obyektif yang berkembang. Setiap masa mempunyai tantangannya sendiri dan dengan demikian setiap masa juga punya jawabannya sendiri.

Dengan menggali seluruh pengalaman bangsa di masa lalu, diharapkan bangsa dapat menemukan apa yang disebut di sini sebagai metode Indonesia, yakni suatu kemampuan bangsa merumuskan masalah secara tepat, dan dengan itu membuatnya juga mampu melahirkan jawaban yang tepat dan menyejarah. Transformasi dari eksklusif ke inklusif merupakan keharusan sejarah.

Sudirman SaidKetua Institut Harkat Negeri (IHN)

Urgensi Pemulihan Kepemimpinan Publik

Untuk masa depan Indonesia, terutama memasuki satu abad kemerdekaan, kita butuh kepemimpinan publik yang kuat. Kepemimpinan yang mengabdi pada kepentingan publik, berorientasi pada kemanfaatan umum dan kebaikan.