Minggu (21 Mei 2017) bertempat di Rumah Jawa Galeri Jl. Kemang Timur Raya No.99, Sudirman Said mengadakan acara peluncuran buku perdana yang merupakan antologi pemikiran beliau yang ditulis maupun yang dipublikasikan sejak Sudirman menjabat Menteri ESDM (27 Oktober 2014) hingga dirgahayu ke-54 tahunnya yang jatuh pada 16 April 2017. Durasi penulisan seluruh tulisan, kecuali esai Ibuku Keren! Tidak Sekolah tapi Visioner (ditulis pada pengujung 2013), mencakup 30 bulan.

Sesuai judul, buku ini pada dasarnya merupakan percikan pemikiran Sudirman Said berupa epigram, esai/opini, wawancara, hingga pidato/ceramah. Tema utama yang mendominasi antara lain: integritas, kompetensi, dan kepemimpinan. Keseluruhannya terangkum dalam 170 tulisan yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku setebal 550 halaman.

Sudirman Said yang pernah menjadi koresponden majalah Tempo di Washington, hingga saat ini masih gemar menulis di sela-sela kesibukannya. Seusai bertugas sebagai Menteri ESDM, banyak kolega mengusulkan agar ada baiknya puluhan bahkan ratusan coretan yang Ia tulis pada saat menjabat tidak disimpan saja. Banyak informasi, isu, peristiwa, dan pengalaman yang perlu didokumentasikan dan dibagikan agar bisa diketahui dan dimanfaatkan khalayak yang lebih luas, setidaknya oleh kalangan terdekat. Timbang-ditimbang, akhirnya usulan para kolega tersebut diterima dan diwujudkan, hingga jadilah buku ini. Andai boleh berharap, catatan-catatan yang terhimpun di buku ini semoga menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang, seberapa pun kecilnya, kata Sudirman Said.

Perasaan berutang pada negara dan kehormatan diberi privilese, sejak terpilih sebagai mahasiswa STAN, yang belakangan mengubah total perjalanan hidup Sudiman dan keluarga (lebih jauh, baca Orang Biasa), hingga dalam perjalanan dan posisinya saat ini. Saya sadar sepenuhnya, bahwa tidak menjadi apa-apa saja saya sudah harus banyak bersyukur. Ketika ternyata saya menjadi apa-apa, dan kemudian kemenjadian itu selesai, saya tentu harus lebih banyak bersyukur lagi, ungkap Sudirman.

Anugerah dan kemujuran dari Tuhan itu, belajar dari wiyana dr. Rajiman Wedyodiningrat (baca Tenaga dalam Dokter Radjiman), pasti bukan dimaksudkan untuk diri Sudirman dan berhenti pada Sudirman semata. Itu harus dibagi-sebarkan. Buku ini adalah salah satu medium bagi upaya penyebaran anugerah dan kemujuran itu.

Keseluruh materi dalam buku ini disusun sesuai urut kronologis dan dipilih-pilah ke dalam empat bab, yakni:
Winaya (epigram-epigram yang singset dan sublim, didominasi cuitan di akun twitter @sudirmansaid), terdiri dari 109 epigram yang dibuhul dalam 6 tandan subbab, masing-masing berjumlah 22, 11, 18, 14, 36, dan 8 epigram; Wacana (cetusan ide dalam suatu esai/opini yang hampir seluruhnya telah dipublikasikan): 21 esai/opini; Wawancara (tanya-jawab oleh pewarta yang kemudian dipublikasikan di media bersangkutan): 26 wawancara dan Wicara (transkripsi pidato/ceramah): 14 transkrip.

Pada acara peluncuran buku Berpihak Pada Kewajaran tersebut tampak hadir sejumlah tokoh Nasional, di antaranya: Kuntoro Mangkusubroto, Nur Pamudji, Edriana Noerdin, Timbo Siahaan, Ferry Mursyidan Baldan, Tatat Utomo Dananjaya, Rocky Gerung, Erwin Aksa, Agung Wicaksono, Silmy Karim, Bambang Harymurti, Effendi Gazali, Erry Riyana Hardjapamekas, dan teman-teman Sudirman Said lainnya. Turut diundang pula Arif Zulkifli (Pimred Majalah Tempo) dan Budiman Tanuredjo (Pimred Harian Kompas) sebagai pengulas buku. Acara peluncuran buku yang berlangsung hangat dalam balutan suasana Jawa tersebut dipandu oleh Ichan Loulembah.

Pada 19-21 Maret 2017 Institut Harkat Negeri bekerja sama dengan Paradigma Center menyelenggarakan sebuah diklat untuk para pemuda di Purwokerto dengan tema Diklat Pemimpin Perubahan: Menyemai Pemimpin Muda Inspiratif. Diklat tersebut dilaksanakan di Nirwana Resort, Baturraden, Purwokerto. Diklat Pemimpin Perubahan ini merupakan diklat pertama yang diselenggarakan oleh IHN untuk menemukan dan memotivasi bibit-bibit pemimpin muda di masa depan. Diklat ini dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi di Purwokerto, di antaranya perwakilan dari HMI, IMM, Komunitas Beasiswa, Komunitas Pengobatan Leluhur dan perwakilan dari Karang Taruna.

Konsep Diklat Pemimpin Perubahan dibuat dengan memadukan metode presentasi dari tokoh-tokoh terkemuka dan fasilitasi game dari psikolog. Para pemateri yang hadir dalam diklat di antaranya adalah Sudirman Said, Erie Sudewo, Nizar Suhendra dan M. Ichsan Loulembah. Dalam presentasi Sudirman Said, beliau memaparkan kondisi Indonesia di tengah percaturan global sedangkan M. Ichsan Loulembah memberi gambaran tentang Indonesia dulu dan kini. Kedua materi tersebut bertujuan untuk memberikan aerial view terkait wawasan terhadap negara Indonesia. Materi kemudian dilanjutkan oleh Nizar Suhendra tentang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda serta materi tentang Karakter Pemimpin oleh Erie Sudewo.

Pada setiap sesi materi selalu dielaborasi dengan fasilitasi game yang dipandu oleh Sahala Harahap dan Diah Indrapati. Melalui game elaborasi tersebut peserta dapat aktif berpartisipasi dan berkoordinasi bersama dengan peserta lainnya. Misalnya pada asset based-thinking game. Peserta dituntut untuk mengubah cara pandang terhadap potensi yang dimiliki organisasinya. Demikian juga dengan simulasi X-Y game, peserta dibuat untuk bisa berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya dalam merumuskan untuk memilih respon jawaban mereka atas kombinasi X-Y yang dirasa dapat memberikan manfaat terbesar bagi kelompok. Permainan ini dapat mensimulasi setiap peserta dalam menentukan cara pandang sistematis. Selain kedua game tersebut masih banyak game lain yang menstimulus perubahan paradigma peserta untuk bisa lebih berkolaborasi dengan orang lain seperti take and give game, Barnga, gallery walk dan market place.

Acara ditutup dengan diskusi bersama antara para peserta dan seluruh pemateri pada hari terakhir, tanggal 21 Maret 2017. Melalui sharing session ini peserta dapat mengambil manfaat dari cerita-cerita inspiratif para tokoh pemateri. Peserta Diklat juga bebas bertanya-jawab mengenai organisasi dan kepemudaan.

Tentunya seluruh tim IHN berharap bahwa Diklat pemimpin Perubahan merupakan salah satu awal untuk menyemai pemimpin-pemimpin muda inspiratif. Komunikasi dan koordinasi antara tim IHN dan para peserta diklat masih tetap berlanjut hingga kini.

PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari jalan keluar masalah yang membelit, yaitu soal perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila dalam 120 hari ke depan negosiasi tetap buntu, Freeport mengancam akan mengurangi biaya operasi, karyawan, dan bahkan mengajukan gugatan ke arbitrase.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said buka suara. Ia memandang penyelesaian PT Freeport Indonesia dengan sederhana. Dia sering mengemukakan pandangannya bahwa masalah yang sulit, hanya dapat selesai jika dikembalikan pada norma-norma umum, atau common senses.

Persoalan pelik, hanya selesai jika kita kembalikan pada norma dan idealisme, tutur Sudirman kepada kumparan, Senin (27/2).

Hingga saat ini, pemerintah dan Freeport masih melakukan negosiasi. Freeport sudah mengancam akan mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional bila tidak ada titik temu dengan pemerintah. Sementara pemerintah masih tetap tak bergeser dari permintaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007. Antara lain Freeport harus mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bila ingin tetap bisa ekspor konsentrat. Freeport juga harus melakukan divestasi saham sebanyak 51 persen dan membangun smelter. Ketentuan pajak juga diubah dari naildown menjadi prevailing.

Ketentuan-ketentuan itu dirasa Freeport sangat memberatkan. Di tengah menunggu titik temu dengan pemerintah, Freeport yang sudah tidak melakukan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017 lalu saat ini sudah menerapkan program cuti ke tempat asal (point of leave) kepada para karyawannya. Cuti ini disertai dengan pembebasan bekerja (furlough). Tujuan Freeport melakukan hal ini adalah untuk mengurangi biaya-biaya operasional.

Bagaimana cara agar titik temu antara pemerintah dan Freeport terjadi? Sudirman Said, yang saat ini menjadi dosen Kepemimpinan di almamaternya, Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN), menyampaikan pendapatnya saat diwawancara kumparan:

Bagaimana Anda memandang perkembangan kasus Freeport saat ini?

Kalau ibarat kebakaran, asapnya sudah jauh lebih banyak dari apinya. Biasnya sudah ke mana-mana dan cenderung semakin politis. Akan lebih baik jika semua pihak dapat menahan diri, tidak saling melempar pernyataan yang semakin memanaskan situasi. Kalau niat kita berunding, adu argumen keras itu di ruang tertutup bukan di ruang publik. Di ruang publik terlalu banyak pihak yang tidak paham duduk soalnya, dan ikut berkomentar. Kalau ini terus terjadi, akan semakin menjauhkan kita dari solusi yang fundamental.

Apa yang Anda maksudnya dengan solusi fundamental?

Kita jawab saja pertanyaan, apa tujuan hakiki dari investasi dan eksploitasi sumber daya alam? Yang pertama dan utama adalah kemanfaatan bagi rakyat setempat. Solusi fundamental dari persoalan Freeport, adalah bagaimana keberadaan tambang Timika memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Segala regulasi dan upaya negosiasi harus diarahkan ke sana, sebagai tujuan utama. Tentu saja stakeholders yang lain memiliki hak untuk mendapatkan manfaat, termasuk Pemerintah Pusat, para penyedia barang dan jasa, dan akhirnya pemegang saham PT Freeport.

Sebenarnya, apa yang membuat situasi seolah-olah mememui jalan buntu?

Melalui proses negosiasi yang panjang, sebenarnya di tahun 2015 sudah disiapkan proses yang baik. Suasana saling menghargai dan usaha keras semua pihak agar dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus melanggar hukum. Kalau tidak ada peristiwa yang dikenal dengan skandal papa minta saham, seluruh pokok-pokok yang dinegosiasikan sudah disepakati kecuali soal fiskal dan perpanjangan kontrak.

Adakah peluang menuju solusi win-win jika situasi sudah begitu rumit?

Peluangnya masih besar, asal semua kembali mengingat tujuan hakiki. Para penentu kebijakan publik perlu merenung sejenak dan bertanya pada nuraninya: sesungguhnya kita sedang bekerja untuk siapa? Setiap kebijakan publik, aspeknya pasti tidak linier, dan mustahil menyenangkan semua pihak. Tetapi kebijakan publik yang baik selalu berpihak pada yang paling lemah, yaitu rakyat banyak. Melayani yang lemah, memperhatikan kepentingan rakyat banyak, itulah sebab diadakannya Negara. Kalau para penentu kebijakan publik tidak punya agenda lain, selain memikirkan kepentingan rakyat, jalan akan terbuka.

Apa saran Anda untuk menemukan solusi fundamental persoalan Freeport?

Sederhana saja. Kembali pada prinsip-prinsip problem solving berdasarkan akal sehat. Back to common sense. Lima prinsip harus dipegang erat agar kita dapat memecahkan persoalan ini. Pertama, junjung tinggi regulasi dan aturan hukum yang ada. Kedua, tunaikan janji dan komitmen. Ketiga, yang tidak paham dan tidak kompeten jangan ikut campur. Keempat, pemegang kekuasaan formal jangan punya agenda pribadi. Kelima, tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan diri dan kelompok.

Anda optimistis para pihak akan mencapai kesepakatan?

Kalau kita sayang rakyat Papua, dan kita sayang Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak menyingkirkan ego. Presiden kita, Pak Joko Widodo kerja keras menjual Indonesia, mengundang investor ke segala penjuru. Tidak masuk akal kalau investor yang sudah lama berada dan bekerja di Indonesia, tidak diperlakukan dengan baik. Begitu pun, kita membuka diri bagi bisnis-bisnis dari mancanegara, masak mau mengorbankan anak-anak bangsa yang sudah bekerja keras memajukan industri minerba.

Apa hal utama yang harus diperhatikan Pemerintah dalam penyelesaian masalah Freeport?

Ada hal mendasar yang harus terus dikelola, yaitu aspek kemanusiaan. Mungkin bagi pemegang sahamnya, atau bagi peminat saham PT Freeport, tambang Grasberg di kabupaten Mimika hanyalah portofolio dan unit bisnis yang bisa saja mereka matikan, atau mereka jual-belikan setiap saat. Tapi bagi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu keluarga, tambang Grasberg adalah kehidupan. Tidak penting berapa jumlahnya, tetapi mereka sudah puluhan tahun hidup, memajukan ekonomi keluarga, sekolah, membangun usaha, dan seterusnya. Aspek kemanusiaan ini, terutama kehidupan warga Papua tetap harus jadi yang utama.

(Sumber: Kumparan, Senin, 27 Februari 2017)

Institut Harkat Negeri (IHN) memiliki agenda bulanan yang bernama Diskusi Bulanan Membangun Harkat Negeri. Pada bulan Januari tema yang diangkat adalah Pendanaan Parpol dan Akuntabilitas Pemerintahan. Acara diadakan pada hari Rabu, 25 Januari 2017 di kantor IHN, Jl. Tirtayasa IV No.29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Narasumber yang hadir kali ini adalah Donald Fariz dari ICW dan Titi Anggraini dari Perludem.

Sampai saat ini pendanaan Partai Politik (Parpol) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut terdapat dalam setiap tahap terkait penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Parpol. Permasalahan pendanaan Parpol ini dapat mempengaruhi pengelolaan pemerintahan apabila kader-kader Parpol yang tidak transparan dan akuntabel tersebut menduduki jabatan-jabatan publik.

Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebenarnya sudah mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Parpol dengan mewajibkan Parpol untuk melaporkan hasil audit dananya setiap tahun ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dalam undang-undang perubahannya, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kewajiban melaporkan hasil audit dana Parpol setiap tahun ke KPU tersebut justeru dihapuskan. Hal tersebut tentu saja akan mengembalikan ke masa kelam pendanaan Parpol terkait transparansi dan Akuntabilitasnya.

Tujuan diskusi adalah untuk membedah permasalahan pendanaan Parpol, baik terkait aturan maupun kebijakan, mengetahui dampak permasalahan pendanaan parpol terhadap pengelolaan pemerintahan, serta untuk menggali alternatif solusi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol.

Dalam diskusi terungkap bahwa pemerintah sampai saat ini baru mendanai operasional parpol sebesar 0,063% dari APBN. Dalam UU No.2 Tahun 2008 jo.2 Tahun 2011 tentang Parpol sebenarnya sudah dijelaskan bahwa sumber dana parpol berasal dari; iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan dari APBN/APBD. Tidak mengherankan jika parpol di Indonesia cenderung mencari dana operasionalnya dari sumber-sumber lain termasuk sumber dana yang gelap. Akibatnya, banyak anggota parpol di DPR maupun di eksekutif tersangkut masalah korupsi.

Besarnya kebutuhan operasional parpol juga mengakibatkan parpol dikuasai oleh para pemodal. Saat ini ada beberapa Parpol yang dipimpin oleh pengusaha, diantaranya Partai Nasdem, Perindo, Hanura, Gerindra dan Golkar. Akibat yang lebih buruk lagi apabila pemerintah tidak mengalokasikan dana lebih besar untuk operasional kantor adalah adanya potensi Parpol dikuasai oleh cukong. Oleh karena itu, demi untuk menyehatkan demokrasi Indonesia dan membuka akses setiap warga Negara dalam berpolitik, maka pemerintah wajib meningkatkan alokasi dana untuk operasional parpol.

PURWOKERTO – Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said berbagi inspirasi tentang kepemimpinan dan kebutuhan pemimpin di Indonesia mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada Selasa (28/8/2018) di Auditorium UMP Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Dihadapan 3000 mahasiswa, Ia menuturkan jika negara dikelola oleh pemimpin yang tidak jujur dan tidak kompeten, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Penduduk yang banyak, akan menjadi berkah atau bonus bila mereka terdiri dari manusia manusia sehat, cerdas, dan sejahtera. Besarnya jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dan rentan miskin adalah tanda peringatan (alarm) yang mengancam periode bonus demografi.

Aktivis anti korupsi ini juga menekankan bahwa Indonesia perlu pemimpin yang mampu mengelola negara berbasis konsep, mampu melakukan terobosan, dan memiliki kapasitas manajerial tinggi untuk mengelola kemajemukan dan kompleksitas. Negara tidak bisa diurus dengan amatiran, bermodalkan polularitas tapi kosong gagasan, tanpa visi.

Di forum ini, Ia juga menceritakan tugas-tugas yang pernah diemban mulai dari auditor BPKP hingga Menteri ESDM periode 2014-2016. Menurutnya, seorang calon pemimpin harus memiliki empat hal; kejujuran, kompetensi teknis (sosial, manajerial, spiritual), jejaring, dan terus belajar.

Selain itu, Pak Dirman, panggilan akrab Sudirman Said, juga menjelaskan perlunya peran pemuda untuk melakukan perubahan di Indonesia. Di akhir forum, Ia berpesan,Sejak awal pergerakan Indonesia, peran mahasiswa dan pemuda selalu menjadi penentu kecenderungan. Karena orang muda memang energinya besar, punya keberanian, dan punya kemanpuan mendobrak kemapanan. Yang diperlukan adalah wawasan tiga penjuru: wawasan sejarah, wawasan global dan horisontal, dan wawasan masa depan. Jika mereka paham sejaran, paham dunia sedang bergerak ke arah mana, maka dia akan punya bekal menata masa depannya. Agar negara memperoleh pemimpin terbaik, bagi masa depan bangsa maka mahasiswa dan pemuda harus berperan sebagai pendorong utama. Untuk itu setiap mahasiswa harus membangun nilai-nilai intrinsik: kejujuran, kompetensi, wawasan, dan kepedulian sosial. Sensitifitas pada persoalan persoalan bangsa diasah melalui aktivisme di kampus.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman said, tampil memberikan inspirasi tentang Model kepemimpinan di Era Milenial yang harus dimiliki pemuda dan para penerima beasiswa Etos. Jumlah peserta pelatihan ini mencapai 150 orang. Acara pembekalan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Balai kota semarang. Temu Etos Nasional tahun ini dilaksanakan dengan tema Social Preneur Camp. Ini merupakan pelatihan yang diberikan oleh Beasiswa Dompet Duafa Pendidikan. Peserta dari kegiatan ini adalah 180 anak muda/i mahasiswa penerima Beastudi Etos dan 70 mahasiswa sekitar Semarang dari seluruh Indonesia (berasal dari 18 kampus seluruh Indonesia).

Sudirman Said juga berpesan kepada anak muda dalam acara tersebut, Investasi yang tidak akan pernah salah adalah investasi human capital. Saya harapkan generasi muda di depan saya mengambil sikap untuk mampu memilih pemimpin yang baik, tetapi syukur-syukur kalian menjadi seseorang yang siap dipilih menjadi pemimpin. Mari isi posisi kepemimpinan di pemerintahan negara kita dengan orang-orang yang jujur dan berintegritas.

Diakhir acara, Ketua IHN berfoto bersama dengan pemateri dan panitia SocioPreneur Camp.

PEKALONGAN – Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said mengajak generasi muda Indonesia untuk mengembalikan harkat politik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sudirman Said saat menjadi pembicara dalam National Leadership Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekalongan pada Selasa (28/8/2018) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Menurut Sudirman, sejarah politik Indonesia adalah sejarah pengabdian dan perjuangan. Di masa perjuangan, kata dia, politik adalah jalan untuk melayani, melawan ketidakadilan, menghapuskan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

“Para politisi di masa perjuangan pergerakan kemerdekaan adalah putra-putri terbaik bangsa yang merupakan orang-orang terdidik tercerahkan penuh idealisme,”katanya.

Menteri ESDM RI periode 2014-2016 ini kemudian memberikan contoh politisi zaman kemerdekaan Indonesia, diantaranya HOS Tjokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Tjiptomangunkusumo, Dr. Radjiman Widyodiningrat, Sjahrir, Mr. Kasman Singadimeja.

“Mereka orang-orang yang dihormati, bahkan oleh para pemimpin pemerintah kolonial Belanda”, tandasnya.

Dibandingkan kondisi perpolitikan saat era kemerdekaan, Sudirman menilai saat ini politik kehilangan keadaban, kehilangan ruh perjuangan.

“Politik telah berubah menjadi sekedar ajang berebut kekuasaan dan dengan kekuasaan itu para politisi terbukti banyak yang berkhianat pada rakyat,” kata dia. Sebagai contoh, imbuhnya, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, hampir 700 pemimpin politik dan politisi telah tertangkap KPK dan masuk penjara.

“Suatu hal yang amat memprihatinkan,”katanya.

Menurut Sudirman, Indonesia menghadapi tantangan besar, menjaga agar bonus demografi menjadi kenyataan.

Sudirman menilai, jika rakyat Indonesia sebagian besar miskin, tak berdaya, tidak sehat, dan pendidikannya rendah; maka besarnya jumlah penduduk bukan menjadi bonus melainkan bencana demografi.

“Tidak ada cara lain untuk menjaga peluang bonus demografi, kecuali memilih para pemimpin politik yang bersih, berintegritas, dan memiliki kompetensi,”ungkapnya.

Dia menilai, politik nasional harus dikembalikan harkatnya, dibangkitkan fungsi luhurnya. Yakni dengan cara memilih politisi dan pemimpin politik yang memiliki jiwa dan semangat mengabdi.

Lebih lanjut, Sudirman menilai mahasiswa dan aktivis pergerakan seperti HMI dapat menjadi penggerak pendidikan kewarganegaraan (civic education), serta mengajak masyarakat banyak memilih politisi bersih.

“Juga kita harus mendorong sebanyak mungkin orang baik, orang jujur, orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri masuk dalam proses politik,” jelasnya.

Ibarat sungai, kata Sudirman lagi, politik adalah hulu dari seluruh aliran proses bernegara.

“Jika hulunya keruh, hilirnya makin keruh. Memasukkan dan mendorong masuknya orang-orang bersih dalam politik adalah upaya menjernihkan hulu kehidupan bernegara,”pungkasnya.
Institut Harkat Negeri (IHN)

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menjadi keynote speaker dalam acara Konvensi Internasional Peneliti Indonesia (Indonesian Scholars International Convention atau ISIC) ISIC SI 2017 oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris Raya (PPI-UK) dan simposium internasional oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI-Dunia) pada tanggal 26 Juli 2017 di Universitas Warwick. Tahun ini PPI UK mengundang beberapa tokoh seperti Richard Graham, TGB Muhammad Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Baru), Dr. David Johnson (Professor, Pakar Peningkatan Pendidikan di dunia berkebang), dan beberapa tokoh Internasional lainnya. Dalam acara ini, Sudirman Said berbicara tentang Indonesia’s Demographic ` In 2030.

Sudirman said menerima kenang-kenangan dari panitia ISIC-SI 2017

Dalam perjalanan ini, Sudirman said,yang merupakan alumni STAN, juga bertemu dengan alumni STAN yang sedang melanjutkan pendidikan di Inggris untuk bertukar pikiran tentang kondisi Indonesia saat ini. Di akhir pertemuan, Alumni STAN memberikan kenang-kenangan berupa kaos yang bertuliskan Buka Saja.

Di sela rangkaian perjalanan ke Solo (23/05), Institut Harkat Negeri (IHN) menyempatkan kunjungan media ke kantor Solo pos, salah satu media lokal di Kota Solo. Rombongan IHN diterima oleh Pimpinan Redaksi Suwarmin beserta jajaran media Solo Pos. Dalam perbincangan dengan awak media Solo Pos, Sudirman Said, selaku Ketua IHN menyampaikan rangkaian kegiatan yang sedang dilakukan di Kota Solo dan juga kegiatan IHN yang selama ini sedang berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Perbincangan juga menyinggung berbagai kondisi sosial politik yang sedang hangat.

Acara kunjungan media diakhiri dengan pemberian cinderamata oleh Pimpinan Redaksi Solo Pos kepada Sudirman Said. Sebagai gantinya, tim IHN juga membagikan buku Sudirman Said yang baru saja diluncurkan, dengan judul Berpihak pada Kewajaran, antolog pemikiran Sudirman Said.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said diundang dalam acara peluncuran Suropati Syndicate, 11 Juni 2017 di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi pertama yang dilakukan di taman menteng ini, membahas buku Antologi Pemikiran Sudirman Said, Berpihak pada Kewajaran. Sudirman Said diundang untuk menyampaikan uraian singkat mengapa buku ini ditulis. Selain itu, Suropati Syndicate juga mengundang beberapa pembicara antara lain Nirwan Ahmad Arsuka (Pendiri Gerakan Pustaka Bergerak), Yusran Darmawan (blogger dan penulis), dan juga Ardiansyah Laitte (peneliti ekonomi politik dan direktur Balitbang PB HMI).

Menurut Muhammad Sujahri, Direktur Suropati Syndicate, Suropati Syndicate dibentuk atas refleksi situasi politik di Indonesia. Sehingga menurut dia, dengan ruang diskusi seperti yang diadakan di Taman Suropati akan menyegarkan dan memberikan informasi-informasi yang shahih. “Kami mengenal Sudirman Said sebagai figur yang berani, sekaligus bisa menjadi inspirasi untuk anak muda,” ujarnya Sujahri.

Peserta diskusi terdiri dari berbagai komunitas

Diskusi berjalan sangat menarik, pengulas memberikan pandangan mendalam tentang isi buku ini. Nirwan Arsuka mengatakan bahwa sebenarnya buku Berpihak pada kewajaran itu bisa digambarkan dengan satu kata yaitu meritokrasi. Ia menambahkan Pak Sudirman Said bisa menjadi contoh, bahwa latar belakang apapun bisa menjadi pemimpin karena kapasitas. Yusran sebagai pembahas menjelaskan bahwa memang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa menurutnya di jawa itu muncul filosofi, sugih tanpo bondo yang artinya kaya tanpa materi. Bisa saja orang kaya hati dan lain sebagainya. Pengulas ketiga, Andriansyah yang juga menguraikan isi buku dari prespektif aktivis dan akuntan.

Peserta bertambah banyak sepanjang proses diskusi hingga selesai

Usai acara Pelatihan Kepemimpinan Perhimpunan BMT di Solo, pada hari yang sama, 23 Mei 2007 Tim IHN berkunjung ke BMT Tumang, Boyolali. Rombongan IHN yang terdiri dari Sudirman Said, Erie Sudewo dan Adib Achmadi diterima oleh Adib Zuhairi, Direktur Utama beserta jajaran pengurus BMT. Dalam kunjungan silaturahmi tersebut Tim IHN mendapat paparan informasi BMT Tumang yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Dalam sambutannya, Sudirman Said memberikan apresiasi terhadap kemajuan BMT Tumang. Sudirman, yang juga ketua IHN mengingatkan agar jajaran pengurus terus merawat dan memelihara kemajuan yang sudah dicapai dan selalu mencermati dinamika eksternal terutama kebijakan pemerintah. Silaturahmi dan bincang-bincang singkat yang dimulai usai Sholat Magrib itu berakhir pukul 19.30.

Rabu (10/5) Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, diundang sebagai salah satu pembicara di Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2017. Seminar ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Komisaris, Komite AUDIT, Pimpinan Organisasi, Senior Manager, internal Auditor/Inspektur, kantor akuntan publik, insan perguruan tinggi, serta masyarakat umum yang diperkirakan berjumlah 400 orang. Acara ini digelar di Hotel JW Marriot Medan, Sumatera Utara.

Sudirman Said membawakan materi dengan judul Kepemimpinan untuk Transformasi Organisasi di lingkungan yang berubah.

Panitia memberikan kenang-kenangan kepada pemateri di penghujung acara.