Menu
Menu
DANANTARA Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan
Policy brief ini menganalisis desain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund yang bertujuan mengelola aset negara non-APBN demi kemakmuran generasi mendatang. Berdasarkan landasan hukum UU No. 1/2025 dan PP No. 10/2025, ditemukan lima permasalahan utama dalam desain Danantara: sumber pendanaan, tujuan investasi, pengelolaan portofolio, manajemen risiko, serta akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan prinsip intergenerational equity, policy brief ini membandingkan desain Danantara dengan SWF bereputasi global dan merekomendasikan revisi landasan hukum untuk memastikan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Paris Agreement: Komitmen Indonesia Agar Gen Z Tidak Mati Lebih Cepat
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk potensi keluar dari kesepakatan tersebut, yang dapat berdampak serius pada generasi mendatang. Jika Indonesia mundur, Indonesia tidak lagi memiliki ikatan komitmen serius untuk mencegah bencana iklim, dan berpotensi menimbulkan peningkatan krisis lingkungan yang memperburuk kualitas udara, air, dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan iklim dengan tetap berada dalam Paris Agreement, mengesahkan regulasi yang komprehensif, dan memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Keputusan untuk tetap dalam Paris Agreement akan mempertahankan akses Indonesia terhadap pendanaan iklim global dan menghindari biaya besar akibat bencana iklim. Regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan transisi energi yang lebih cepat, perlindungan ekosistem, dan pengurangan ketergantungan pada batu bara. Keanekaragaman hayati dan praktik budaya lokal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau.
Bagaimana tantangan Indonesia dalam mempertahankan komitmennya terhadap Paris Agreement serta solusi apa yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang? Baca lebih lanjut di Policy Brief kami!
100 Hari Pemerintahan Prabowo
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
Menyelaraskan Ambisi, Koordinasi, dan Kapasitas Delivery
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
Policy brief ini menganalisis desain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund yang bertujuan mengelola aset negara non-APBN demi kemakmuran generasi mendatang. Berdasarkan landasan hukum UU No. 1/2025 dan PP No. 10/2025, ditemukan lima permasalahan utama dalam desain Danantara: sumber pendanaan, tujuan investasi, pengelolaan portofolio, manajemen risiko, serta akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan prinsip intergenerational equity, policy brief ini membandingkan desain Danantara dengan SWF bereputasi global dan merekomendasikan revisi landasan hukum untuk memastikan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Paris Agreement: Komitmen Indonesia Agar Gen Z Tidak Mati Lebih Cepat
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk potensi keluar dari kesepakatan tersebut, yang dapat berdampak serius pada generasi mendatang. Jika Indonesia mundur, Indonesia tidak lagi memiliki ikatan komitmen serius untuk mencegah bencana iklim, dan berpotensi menimbulkan peningkatan krisis lingkungan yang memperburuk kualitas udara, air, dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan iklim dengan tetap berada dalam Paris Agreement, mengesahkan regulasi yang komprehensif, dan memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Keputusan untuk tetap dalam Paris Agreement akan mempertahankan akses Indonesia terhadap pendanaan iklim global dan menghindari biaya besar akibat bencana iklim. Regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan transisi energi yang lebih cepat, perlindungan ekosistem, dan pengurangan ketergantungan pada batu bara. Keanekaragaman hayati dan praktik budaya lokal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau.
Bagaimana tantangan Indonesia dalam mempertahankan komitmennya terhadap Paris Agreement serta solusi apa yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang? Baca lebih lanjut di Policy Brief kami!
100 Hari Pemerintahan Prabowo
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
