Menu
Menu
Inklusi Talenta Lintas Sektor Penguatan Sistem Talenta Nasional
Indonesia memiliki kekayaan talenta nasional: hasil dari investasi besar dalam pendidikan tinggi, program beasiswa global, dan pengalaman profesional lintas sektor. Namun, hingga kini, potensi luar biasa ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan. Akses bagi talenta lintas sektor masih terbatas, sementara sistem seleksi yang terbuka dan setara belum terbangun secara menyeluruh.
Policy brief ini hadir menjawab tantangan tersebut. Berangkat dari semangat reformasi dan amanat UU ASN 2023, dokumen ini menawarkan serangkaian rekomendasi konkret untuk membangun sistem talent pool nasional yang inklusif, yaitu mengintegrasikan ASN dan talenta lintas sektor dalam satu ekosistem kepemimpinan yang terbuka, adil, dan berbasis kompetensi.
Siapkah kita membangun sistem pemerintahan yang terbuka bagi semua talenta lintas sektor?
Reformasi Tata Kelola Guru: Memitigasi Risiko Sentralisasi
Kualitas guru adalah penentu utama keberhasilan pembelajaran. Selama dua dekade pasca reformasi, tata kelola guru telah didesentralisasi, artinya kewenangan seperti rekrutmen, distribusi, dan pembinaan guru dialihkan ke pemerintah daerah. Namun selama dua dekade desentralisasi, tata kelola guru di Indonesia justru menghadapi tantangan serius: distribusi yang timpang, rekrutmen yang politis, dan lemahnya koordinasi pusat-daerah.Alhasil, sistem tata kelola guru menjadi tidak efektif dalam menjawab tantangan mutu pendidikan, padahal Indonesia sedang dilanda krisis pembelajaran yang tercermin dari skor asesmen seperti PISA dan TIMSS di bawah rata-rata negara OECD.
Pemerintah baru-baru ini merencanakan resentralisasi tata kelola guru melalui revisi UU Sisdiknas dan Omnibus Law Pendidikan. Ini bisa menjadi momentum korektif jika dirancang hati-hati—dengan perlindungan terhadap profesionalisme guru dan ruang inovasi lokal. Bagaimana merancang sistem yang adil, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah?
Sunset Tekstil: Merajut Kembali Industri yang berpihak pada pekerja
Catatan: Policy Brief ini telah direvisi dan diunggah ulang pada tanggal 30 Juli 2025. Revisi utamanya menyangkut penggunaan istilah “anti-dumping” di halaman 11, serta turunannya seperti daftar isi dan ringkasan eksekutif. Kami menerima masukan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan memperjelas bahwa yang kami rekomendasikan adalah penguatan mekanisme pengamanan dagang, tidak hanya mekanisme anti-dumping.
DANANTARA Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan
Policy brief ini menganalisis desain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund yang bertujuan mengelola aset negara non-APBN demi kemakmuran generasi mendatang. Berdasarkan landasan hukum UU No. 1/2025 dan PP No. 10/2025, ditemukan lima permasalahan utama dalam desain Danantara: sumber pendanaan, tujuan investasi, pengelolaan portofolio, manajemen risiko, serta akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan prinsip intergenerational equity, policy brief ini membandingkan desain Danantara dengan SWF bereputasi global dan merekomendasikan revisi landasan hukum untuk memastikan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Paris Agreement: Komitmen Indonesia Agar Gen Z Tidak Mati Lebih Cepat
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk potensi keluar dari kesepakatan tersebut, yang dapat berdampak serius pada generasi mendatang. Jika Indonesia mundur, Indonesia tidak lagi memiliki ikatan komitmen serius untuk mencegah bencana iklim, dan berpotensi menimbulkan peningkatan krisis lingkungan yang memperburuk kualitas udara, air, dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan iklim dengan tetap berada dalam Paris Agreement, mengesahkan regulasi yang komprehensif, dan memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Keputusan untuk tetap dalam Paris Agreement akan mempertahankan akses Indonesia terhadap pendanaan iklim global dan menghindari biaya besar akibat bencana iklim. Regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan transisi energi yang lebih cepat, perlindungan ekosistem, dan pengurangan ketergantungan pada batu bara. Keanekaragaman hayati dan praktik budaya lokal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau.
Bagaimana tantangan Indonesia dalam mempertahankan komitmennya terhadap Paris Agreement serta solusi apa yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang? Baca lebih lanjut di Policy Brief kami!
100 Hari Pemerintahan Prabowo
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
Menyelaraskan Ambisi, Koordinasi, dan Kapasitas Delivery
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
Indonesia memiliki kekayaan talenta nasional: hasil dari investasi besar dalam pendidikan tinggi, program beasiswa global, dan pengalaman profesional lintas sektor. Namun, hingga kini, potensi luar biasa ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan. Akses bagi talenta lintas sektor masih terbatas, sementara sistem seleksi yang terbuka dan setara belum terbangun secara menyeluruh.
Policy brief ini hadir menjawab tantangan tersebut. Berangkat dari semangat reformasi dan amanat UU ASN 2023, dokumen ini menawarkan serangkaian rekomendasi konkret untuk membangun sistem talent pool nasional yang inklusif, yaitu mengintegrasikan ASN dan talenta lintas sektor dalam satu ekosistem kepemimpinan yang terbuka, adil, dan berbasis kompetensi.
Siapkah kita membangun sistem pemerintahan yang terbuka bagi semua talenta lintas sektor?
Reformasi Tata Kelola Guru: Memitigasi Risiko Sentralisasi
Kualitas guru adalah penentu utama keberhasilan pembelajaran. Selama dua dekade pasca reformasi, tata kelola guru telah didesentralisasi, artinya kewenangan seperti rekrutmen, distribusi, dan pembinaan guru dialihkan ke pemerintah daerah. Namun selama dua dekade desentralisasi, tata kelola guru di Indonesia justru menghadapi tantangan serius: distribusi yang timpang, rekrutmen yang politis, dan lemahnya koordinasi pusat-daerah.Alhasil, sistem tata kelola guru menjadi tidak efektif dalam menjawab tantangan mutu pendidikan, padahal Indonesia sedang dilanda krisis pembelajaran yang tercermin dari skor asesmen seperti PISA dan TIMSS di bawah rata-rata negara OECD.
Pemerintah baru-baru ini merencanakan resentralisasi tata kelola guru melalui revisi UU Sisdiknas dan Omnibus Law Pendidikan. Ini bisa menjadi momentum korektif jika dirancang hati-hati—dengan perlindungan terhadap profesionalisme guru dan ruang inovasi lokal. Bagaimana merancang sistem yang adil, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah?
Sunset Tekstil: Merajut Kembali Industri yang berpihak pada pekerja
Catatan: Policy Brief ini telah direvisi dan diunggah ulang pada tanggal 30 Juli 2025. Revisi utamanya menyangkut penggunaan istilah “anti-dumping” di halaman 11, serta turunannya seperti daftar isi dan ringkasan eksekutif. Kami menerima masukan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan memperjelas bahwa yang kami rekomendasikan adalah penguatan mekanisme pengamanan dagang, tidak hanya mekanisme anti-dumping.
Danantara Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan
Policy brief ini menganalisis desain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund yang bertujuan mengelola aset negara non-APBN demi kemakmuran generasi mendatang. Berdasarkan landasan hukum UU No. 1/2025 dan PP No. 10/2025, ditemukan lima permasalahan utama dalam desain Danantara: sumber pendanaan, tujuan investasi, pengelolaan portofolio, manajemen risiko, serta akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan prinsip intergenerational equity, policy brief ini membandingkan desain Danantara dengan SWF bereputasi global dan merekomendasikan revisi landasan hukum untuk memastikan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Paris Agreement: Komitmen Indonesia Agar Gen Z Tidak Mati Lebih Cepat
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk potensi keluar dari kesepakatan tersebut, yang dapat berdampak serius pada generasi mendatang. Jika Indonesia mundur, Indonesia tidak lagi memiliki ikatan komitmen serius untuk mencegah bencana iklim, dan berpotensi menimbulkan peningkatan krisis lingkungan yang memperburuk kualitas udara, air, dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan iklim dengan tetap berada dalam Paris Agreement, mengesahkan regulasi yang komprehensif, dan memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Keputusan untuk tetap dalam Paris Agreement akan mempertahankan akses Indonesia terhadap pendanaan iklim global dan menghindari biaya besar akibat bencana iklim. Regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan transisi energi yang lebih cepat, perlindungan ekosistem, dan pengurangan ketergantungan pada batu bara. Keanekaragaman hayati dan praktik budaya lokal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau.
Bagaimana tantangan Indonesia dalam mempertahankan komitmennya terhadap Paris Agreement serta solusi apa yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang? Baca lebih lanjut di Policy Brief kami!
100 Hari Pemerintahan Prabowo
100 hari pertama pemerintahan Prabowo mengungkap tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk koordinasi yang lemah dan simpang siur kebijakan, seperti yang terlihat dalam kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana deforestasi, tumpang tindih lembaga pengentasan kemiskinan, dan perubahan kebijakan PPN di ujung proses yang terlanjur memicu beban tambahan bagi masyarakat. serta tantangan-tantangan tata kelola tersebut memerlukan penguatan peran Delivery Unit (DU) untuk menerjemahkan ambisi politik dan penguatan Delivery Unit (DU) dapat dilakukan dengan lima prinsip dasar yaitu: penentuan target prioritas, perencanaan yang terinci, pemantauan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan pelaporan publik.
Bagaimanakah tantangan 100 hari pemerintahan Prabowo serta solusi apa yang harus di ambil?
